REPUBLIKEXPOSE.COM – JAKARTA. Sejumlah pemuda dan mahasiswa asal Timur Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM) Jakarta berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (1/9/2021).
Mereka menuntut KPK melakukan penyelidikan atas kasus mangkraknya proyek pembangunan Markas Polda Papua. Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia Jakarta mendesak KPK memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Tofan, yang bertanggung jawab atas proyek yang harus selesai pada 2021 ini.
Proyek pembangunan Markas Polda Papua menganggarkan dana sebesar 202 miliar rupiah. Namun, sampai hari ini proyek itu berjalan di tempat atau mangkrak. Sudah lama tercium bau korupsi pada pelaksanaan proyek Markas Polda Papua ini.
Pembangunan Markas baru Polisi Daerah Papua ini berada di atas area seluas 34 hektar, di Kelurahan Koya Koso, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua. Baru 30 persen pembangunan markas itu. Diduga ada penyalahan penggunaan dana.
Menurut Alwindo, koordinator lapangan (korlap) dalam unjuk rasa siang ini, sudah dua kali APMM Jakarta menyurati KPK terkait persoalan ini, namun KPK belum bertindak seperti diharapkan.
Sebagai agen perubahan, APMM Jakarta ikut merasa bertanggung jawab atas pembangunan di Timur Indonesia, khususnya di Papua. Mereka mengecam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Papua yang lekat dengan permainan korupsi.
Dengan aksi ini, Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia Jakarta berharap pemerintah dan KPK berani menempati hukum sebagai panglima di Papua.
“Kami akan terus mengawal pembangunan di Papua. Jangan jadikan pembangunan sebagai kesempatan untuk korupsi. Kepercayaan masyarakat Papua jangan disia-siakan. Maka kami sebagai generasi muda Papua menginginkan agar korupsi dijauhkan dari Bumi Papua. Sekalipun langit akan runtuh, keadilan di Tanah Papua harus ditegakkan, fiat justitia, ruat caelum,” jelas Alwindo di tengah demo itu.
Unjuk rasa berjalan tertib, diikuti 30-an anggota Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia di Jakarta.
(Rika)
