RepublikeXpose.com :
KUPANG – Krisyanto Yen Oni menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik yang berkembang mengenai kabar bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut didaulat atau dinobatkan sebagai “Raja Timor” atau “Raja Timur” oleh para raja di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Krisyanto, inti persoalan bukan terletak pada benar atau salahnya isu tersebut, melainkan pada munculnya informasi yang dinilai berasal dari tindakan gegabah seorang oknum di DPW PSI NTT.
“Saya pikir ini bukan soal benar atau salah. Yang menjadi persoalan adalah ada oknum yang terlalu gegabah. Sebelum bertindak atau berbicara, seharusnya dipikirkan terlebih dahulu dampak moralnya,” ujar Krisyanto.
Ia menilai polemik tersebut telah menyeret dua pihak yang menurutnya tidak bersalah, yakni para raja adat di NTT dan Joko Widodo. Karena itu, ia mengaku sejak awal berusaha meredam situasi agar persoalan tidak semakin meluas.
“Yang menjadi korban dalam isu ini adalah kehormatan para raja NTT dan kehormatan Bapak Jokowi. Dua pihak ini tidak punya salah, tetapi justru ikut tersandera oleh polemik yang berkembang,” katanya.
Krisyanto mengakui bahwa telah ada klarifikasi dan permintaan maaf kepada para raja melalui mekanisme adat. Namun, menurutnya hal tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan, khususnya terkait dampak terhadap nama baik Jokowi.
Sebagai pendukung Jokowi, Krisyanto menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam apabila nama mantan presiden tersebut terus menjadi sasaran polemik.
“Saya loyalis garis keras Pak Jokowi. Kalau sampai nama beliau dilecehkan atau dicemarkan, saya pasti bersikap. Ini demi menjaga kehormatan dan wibawa beliau,” tegasnya.
Selain menyoroti polemik tersebut, Krisyanto juga mengkritik panitia penyelenggara penyambutan Jokowi di NTT. Ia mengaku prihatin melihat para raja adat berjalan tanpa pendampingan yang dinilainya tidak layak setelah rangkaian acara selesai.
“Saya malu melihat para raja berjalan kaki tanpa pendampingan yang pantas. Mereka adalah simbol kehormatan adat. Seharusnya mendapat perlakuan yang lebih terhormat,” ujarnya.
Ia meminta hal itu menjadi bahan evaluasi bagi panitia serta pengurus DPW PSI NTT agar lebih menghormati para pemimpin adat dalam setiap kegiatan.
Terkait substansi isu “penobatan raja”, Krisyanto juga menegaskan bahwa “yang dilakukan oleh para raja adat Timor adalah merangkul Jokowi sebagai sahabat dan sesepuh para raja, dan sesama warga bangsawan.
Penobatan raja dalam tradisi adat memiliki tahapan ritual, dan syarat khusus, itu sakral, tidak bisa dilakukan secara sederhana dalam sebuah acara.
Yang membuat pernyataan “Jokowi dinobatkan jadi Raja Timur” yang kemudian memicu polemik adalah oknum dpw PSI NTT.
Sebaiknya “isu Jokowi dinobatkan jadi raja timur” itu tidak pernah terjadi, sayangnya sudah terjadi bahkan telah menjadi berita nasional. Kehormatan para raja adat dan kehormatan Jokowi kini menjadi tersandera.
Jika isu tersebut dibenarkan, dimana kehormatan para raja adat itu, dan bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkannya, namun jika dibantah bagaimana dengan kehormatan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7, mengingat rating euforia publik yang telah begitu tinggi.
Ini ibarat “mengangkat tinggi-tinggi lalu menghempaskannya lagi”
Sebagai loyalis garis kerasnya Jokowi, saya tidak bisa terima Jokowi diperlakukan begitu.
Krisyanto mempertanyakan apa maksud pihak yang pertama kali memunculkan narasi bahwa Jokowi akan dinobatkan sebagai “Raja Timur”.
Karena menurutnya informasi tersebut telah beredar sebelum acara berlangsung.
“Pak Jokowi tidak pernah meminta dinobatkan menjadi raja. Para raja juga tidak menobatkan beliau sebagai raja. Justru narasi itu sudah beredar lebih dahulu sebelum acara berlangsung.
Apakah ini adalah sebuah kesengajaan yang endingnya nanti menghancurkan nama baik Jokowi?
Karena itu, menurut saya, pihak yang pertama kali memunculkan isu tersebut harus bertanggung jawab,” tutup Krisyanto Yen Oni.
Will/Red
