RepublikeXpose.com : JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harimau Raya meminta penanganan dugaan penggelapan dana kas RW 011 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti. LBH menilai angka dugaan kerugian sekitar Rp11 miliar masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen keuangan, aliran dana, serta pertanggungjawaban penggunaan uang. Senin ( 21/09/2026 )
Sikap tersebut disampaikan LBH Harimau Raya melalui Pengaduan Masyarakat Nomor 0292/DUMAS/LBH-HR/IX/2026 tertanggal 4 September 2026 yang ditujukan kepada Karo Wassidik Bareskrim Polri.
Dalam pengaduan tersebut, LBH Harimau Raya meminta supervisi dan gelar perkara terhadap penanganan laporan polisi Nomor LP/B/1465/VI/2026/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya yang diterima pada 27 Juni 2026.
Sebelumnya, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan kas RW 011 periode 2021–2024.
Pengurus RW baru menyebut hasil penelusuran laporan keuangan menemukan indikasi dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sekitar Rp11 miliar.
MINTA DASAR PERHITUNGAN RP11 MILIAR DIBUKA
LBH Harimau Raya mempertanyakan dasar perhitungan angka kerugian sekitar Rp11 miliar. Menurut LBH, dokumen yang mereka pegang mencantumkan nilai kerugian Rp0 dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan, sementara dalam perkembangan perkara muncul angka sekitar Rp11 miliar.
Karena itu, LBH meminta penyidik menjelaskan secara transparan asal angka tersebut, metode penghitungannya, transaksi yang dimasukkan, pihak penerima dana, tujuan penggunaan, bukti pembayaran, dokumen pendukung, jumlah dana yang telah dipertanggungjawabkan, saldo, serta nilai dana yang benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan.
LBH menegaskan, menurut mereka, jumlah transaksi atau uang yang keluar dari rekening tidak dengan sendirinya dapat disamakan dengan kerugian akibat tindak pidana. Hal tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan rekonsiliasi seluruh transaksi.
DANA MASUK DAN KELUAR DIMINTA DITELUSURI
Berdasarkan informasi yang dicantumkan dalam pengaduan LBH, rekening koran kas RW 011 periode 2022–2024 menunjukkan dana masuk sekitar Rp13 miliar dan dana keluar sekitar Rp11 miliar.
LBH meminta setiap transaksi diperiksa satu per satu, mulai dari sumber dana, permintaan penggunaan, persetujuan, proses transfer, penerima, tujuan penggunaan, bukti pembayaran, kegiatan, pertanggungjawaban, hingga pencatatan dan pengarsipan.
Menurut LBH, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah terdapat dana yang benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan dan apakah kondisi tersebut memenuhi unsur tindak pidana.
DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN DIMINTA DIVERIFIKASI
LBH Harimau Raya juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para kliennya, sejumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan seperti nota, kuitansi, bukti transfer, daftar pembayaran, dokumen kegiatan, dokumen pembangunan dan administrasi lainnya disebut berada di Kantor RW 011.
Namun, menurut keterangan yang diterima LBH, para kliennya tidak memiliki akses ke kantor tersebut.
Atas kondisi itu, LBH meminta penyidik melakukan pemeriksaan dan inventarisasi langsung terhadap dokumen-dokumen yang tersedia, kemudian mencocokkannya dengan rekening koran serta transaksi keuangan yang dipersoalkan.
KEDUDUKAN BOENTORO JUGA DIMINTA DIVERIFIKASI
Selain aspek keuangan, LBH Harimau Raya meminta verifikasi terhadap dokumen yang menurut informasi digunakan untuk menyebut Boentoro M. Kwan sebagai Sekretaris RW 011.
LBH menyatakan dokumen yang mereka miliki menunjukkan Boentoro berkedudukan sebagai anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kelurahan Kapuk Muara.
LBH menyatakan tidak menyimpulkan secara sepihak bahwa terdapat pemalsuan dokumen.
Mereka meminta instansi terkait melakukan verifikasi terhadap dokumen penerbitan, arsip resmi, nomor dan tanggal dokumen, pejabat yang menerbitkan, struktur resmi RW, serta kedudukan Boentoro pada periode yang dipersoalkan.
SURAT MOSI TIDAK PERCAYA JUGA DIPERSOALKAN
LBH Harimau Raya turut meminta pemeriksaan terhadap surat mosi tidak percaya yang disebut berkaitan dengan para kliennya.
Menurut keterangan yang disampaikan kepada LBH, para klien mengaku tidak pernah membuat, menandatangani maupun mengakui tanda tangan dalam surat tersebut.
Karena dokumen itu disebut berkaitan dengan perkara, LBH meminta agar dokumen asli diperlihatkan, pihak yang membuat dan sumber dokumen diperiksa, serta saksi yang mengetahui proses pembuatannya dimintai keterangan.
Apabila diperlukan, LBH juga meminta pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan dilakukan untuk memastikan keasliannya.
LBH: PEMBUKTIAN HARUS MELALUI PROSES HUKUM
LBH Harimau Raya juga menyoroti penyebaran tuduhan melalui media sosial yang menurut keterangan para kliennya berdampak terhadap nama baik, keluarga, hubungan sosial dan pekerjaan.
LBH meminta persoalan tersebut tidak diselesaikan melalui opini publik, melainkan melalui proses hukum dengan menguji seluruh fakta dan alat bukti.
Ketua Umum LBH Harimau Raya Dimas Wahyu, S.H., Pid., bersama Ketua Tim Advokat Jonias Latekay, S.H., menegaskan pihaknya tidak meminta perkara dihentikan secara prematur.
Menurut mereka, perkara harus diuji secara objektif, baik terhadap bukti yang memberatkan maupun yang meringankan para pihak yang dilaporkan.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana dan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum, proses selanjutnya dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, apabila unsur pidana tidak terpenuhi atau alat bukti tidak mencukupi, keputusan juga harus didasarkan pada hasil pemeriksaan hukum.
“Jika benar terjadi penggelapan, tunjukkan perbuatannya. Jika benar kerugian Rp11 miliar, tunjukkan perhitungan dan bukti kerugiannya.
Jika benar Boentoro Sekretaris RW, tunjukkan SK dan arsip resminya,” demikian sikap yang disampaikan LBH Harimau Raya dalam pengaduannya.
LBH juga meminta agar rekaman CCTV pemeriksaan, apabila relevan dengan perkara, diamankan dan diperiksa. Selain itu, seluruh proses penanganan perkara diminta diawasi agar pemeriksaan fakta, bukti dan prosedur berjalan secara objektif.
MINTA FAKTA DAN BUKTI MENJADI DASAR PENANGANAN
LBH Harimau Raya menyatakan tidak meminta perlakuan khusus maupun penghentian perkara tanpa pemeriksaan.
Mereka meminta dokumen keuangan diperiksa, kerugian dihitung berdasarkan bukti, kedudukan para pihak diverifikasi, dan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, LBH mempertanyakan apakah angka sekitar Rp11 miliar tersebut telah benar-benar merupakan kerugian yang timbul akibat tindak pidana atau masih merupakan angka yang harus diverifikasi melalui rekonsiliasi rekening dan pemeriksaan seluruh dokumen pendukung.
Perkara dugaan penggelapan kas RW 011 sendiri telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara dan sebelumnya diberitakan masih dalam proses penyelidikan.
LBH Harimau Raya menegaskan bahwa proses hukum diharapkan dapat menjawab persoalan berdasarkan fakta, bukti, prosedur dan objektivitas, bukan semata-mata berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat maupun media sosial.
