RepublikeXpose.com : JAKARTA UTARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat guna memperkuat sinergi lintas instansi dalam menjaga kerukunan umat beragama serta mengantisipasi potensi konflik sosial.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 2 November 2026, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Rapat koordinasi yang dihadiri sekitar 30 peserta tersebut dipimpin oleh Fajar Muttaqien selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Intelijen Kejari Jakarta Utara, dengan melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, Kementerian Agama, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Dalam kegiatan tersebut, para peserta membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, langkah pencegahan potensi gesekan antar kelompok keagamaan, serta penguatan koordinasi dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan aliran kepercayaan dan keagamaan di wilayah Jakarta Utara.
Kasub Kewaspadaan Dini Kesbangpol Jakarta Utara, Fahri, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kerawanan yang berpotensi menimbulkan gesekan maupun konflik terkait aliran kepercayaan dan keagamaan di wilayah Jakarta Utara.
Meski demikian, menurutnya, persoalan aliran kepercayaan dan keagamaan merupakan isu sensitif yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Hal yang dikhawatirkan adalah munculnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat maupun perusakan fasilitas umum apabila suatu permasalahan tidak ditangani dengan baik.
Fahri menjelaskan, Kesbangpol Jakarta Utara terus berupaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mulai dari tingkat kota hingga kelurahan.
Selain itu, FKUB juga berperan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama melalui kegiatan audiensi dan komunikasi dengan berbagai kelompok keagamaan.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Agama Jakarta Utara, Verga Sari, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap data dan informasi yang telah dihimpun oleh berbagai instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem).
Menurutnya, setelah data dan informasi terkumpul, diperlukan langkah konkret di lapangan agar permasalahan dapat segera ditangani dan tidak berlarut-larut hingga menjadi perhatian luas di media sosial.
“Apabila data-data sudah dihimpun dari berbagai instansi yang tergabung dalam Tim Pakem, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangannya sehingga masalah tidak berlarut-larut dan tidak sampai viral di media sosial,” ujarnya.
Dari unsur Satpol PP Jakarta Utara, Abidin Rayadi selaku Pengelola Linmas menyampaikan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan apabila terjadi gesekan antar kelompok keagamaan.
Ia mencontohkan, koordinasi tersebut diperlukan dalam menghadapi permasalahan yang pernah terjadi di kawasan Makam Mbah Priok antara FPI dan PWI-LS, sebagai salah satu bentuk perhatian terhadap potensi konflik sosial di wilayah Jakarta Utara.
Plt. Ketua FKUB Jakarta Utara, Dorgis Sinurat, dalam penyampaiannya mengapresiasi paparan dari masing-masing instansi yang dinilai telah memberikan gambaran mengenai kondisi dan permasalahan di wilayah.
Namun, ia menegaskan bahwa hal terpenting adalah bagaimana hasil koordinasi tersebut dapat diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.
Menurut Dorgis, FKUB memiliki tugas melakukan pembinaan, sosialisasi, serta audiensi dengan masyarakat berdasarkan data dan informasi yang telah dihimpun oleh instansi terkait.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi permasalahan sekaligus menjaga Jakarta Utara tetap aman, harmonis, dan kondusif.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Sudin Pendidikan Jakarta Utara, Rachiman, menyampaikan bahwa permasalahan yang menjadi perhatian pihaknya saat ini berkaitan dengan potensi radikalisme di kalangan pelajar.
Ia berharap adanya masukan dan koordinasi dari seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Pakem agar langkah pencegahan dapat dirumuskan dan diterapkan di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, sinergi lintas instansi diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan serta memberikan langkah antisipatif terhadap berbagai potensi permasalahan yang dapat memengaruhi kehidupan sosial dan pendidikan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Fajar Muttaqien (Plt. Kasi Intelijen Kejari Jakarta Utara), Fahri (Kasub Kewaspadaan Dini Kesbangpol Jakarta Utara), Verga Sari (Kementerian Agama Jakarta Utara), Abidin Rayadi (Pengelola Linmas Satpol PP Jakarta Utara), Dorgis Sinurat (Plt. Ketua FKUB Jakarta Utara), Rachiman (Sudin Pendidikan Jakarta Utara), serta Darmawan (Pasintel Kodim 0502/Jakarta Utara).
Kegiatan rapat koordinasi berakhir sekitar pukul 12.10 WIB.
Selama berlangsung, kegiatan berjalan lancar dengan situasi aman dan terkendali serta tidak ditemukan hal-hal menonjol.
Melalui koordinasi tersebut, seluruh instansi diharapkan semakin memperkuat komunikasi, meningkatkan kewaspadaan dini, serta mengoptimalkan langkah pencegahan terhadap potensi konflik keagamaan dan radikalisme demi menjaga keamanan, kerukunan, dan kondusivitas wilayah Jakarta Utara.
Red **
