RepublikEXPOSE.COM : JAKARTA PUSAT – Gerakan Rakyat Jambi menggelar aksi unjuk rasa di pintu belakang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).
Dalam aksi yang berlangsung pukul 11.00 hingga 12.30 WIB tersebut, sekitar 30 orang massa mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan ekspor batu bara serta menindak dugaan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Jambi.
Aksi dipimpin oleh Hafiz Corebina. Massa menyampaikan tuntutan agar Kementerian ESDM membatalkan izin ekspor batu bara bagi perusahaan yang dinilai gagal memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen untuk kebutuhan PT PLN.
Selain itu, massa meminta pemerintah mengusut dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dikaitkan dengan pasangan suami istri berinisial AE dan NA di wilayah IUP PT BBMM.
Dalam orasinya, Gerakan Rakyat Jambi menilai persoalan pertambangan ilegal dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pasokan batu bara domestik perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Kami hadir di depan Kementerian ESDM RI mengatasnamakan Gerakan Rakyat Jambi sebagai bentuk kepedulian kepada negara untuk menyampaikan segala penyimpangan pertambangan yang masih terjadi di wilayah Jambi,” ujar salah satu peserta aksi.
Massa juga meminta Kementerian ESDM segera menindaklanjuti dugaan kejahatan pertambangan yang disebut melibatkan pasangan AE dan NA di IUP PT BBMM. Mereka menduga terdapat praktik penyimpangan dalam aktivitas pertambangan tersebut dan meminta aparat berwenang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kami meminta Kementerian ESDM RI segera menindaklanjuti persoalan yang terjadi di wilayah Jambi. Ada beberapa oknum yang diduga mengambil hasil tambang batu bara secara ilegal dari alam kita dan menjualnya ke luar negeri, sementara kebutuhan di wilayah Jambi sendiri masih kurang,” ungkap massa dalam orasinya.
Gerakan Rakyat Jambi turut menyoroti dugaan belum optimalnya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak mengabaikan laporan maupun persoalan yang telah disampaikan sebelumnya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa bendera Merah Putih, spanduk, serta menggunakan satu unit mobil komando bernomor polisi B 9748 TW untuk menyampaikan aspirasi.
Sejumlah spanduk yang dibentangkan memuat tuntutan agar pemerintah memeriksa pasangan AE dan NA yang disebut sebagai penjamin (guarantor) serta pihak berinisial S yang diduga terkait dengan persoalan tidak terpenuhinya kewajiban DMO batu bara untuk PLN.
Massa juga menyuarakan sejumlah tuntutan lainnya, di antaranya mendahulukan kebutuhan rakyat dibandingkan keuntungan dari ekspor batu bara, menghentikan sementara ekspor hingga stok batu bara pembangkit listrik domestik dinilai aman untuk minimal tiga bulan operasional, serta mencabut izin usaha pertambangan secara permanen bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pasokan nasional.
Sekitar pukul 11.50 WIB, massa sempat menggoyangkan pagar barikade di lokasi aksi. Meski demikian, situasi dilaporkan tetap aman dan kondusif.
Selanjutnya, pada pukul 12.18 WIB, tiga perwakilan massa, yakni Wiranto, Apri, dan Juan, menyerahkan surat aspirasi kepada pihak Kementerian ESDM RI. Surat tersebut diterima oleh Misno, bagian persuratan Tata Usaha Kementerian ESDM.
Penyerahan surat tersebut menjadi bagian dari upaya Gerakan Rakyat Jambi untuk meminta tindak lanjut resmi atas berbagai persoalan pertambangan yang mereka sampaikan.
Massa berharap Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi, pemeriksaan, serta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum terhadap perusahaan maupun pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Aksi unjuk rasa berakhir pada pukul 12.30 WIB. Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan surat kepada pihak kementerian, massa meninggalkan lokasi.
Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman dan kondusif.
Gerakan Rakyat Jambi menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk desakan kepada pemerintah agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara tertib, penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan ilegal diperkuat, serta kebutuhan energi dalam negeri menjadi perhatian utama.
Red **
