Bupati Humbahas Terima Kunjungan Kerja Ombudsman RI

Berita Daerah33 Dilihat
Doloksanggul, RepublikeXpose.com
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, SE bersama Sekda Drs Tonny Sihombing dan OPD menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat bersama rombongan dari Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Utara, Rabu (15/3) di Kantor Bupati Humbahas. 
Ikut bersama rombongan  Abyadi Siregar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, James Panggabean Kepala Pemeriksaan Ombudsman Sumut dan Edward Silaban Asisten Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sumut. 
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dalam keterangan Pers Diskominfo menyampaikan terimakasih atas kunjungan Ombudsman ke Humbang Hasundutan. Dengan kehadiran Ombudsman  ini tentu akan membawa perubahan dalam pelayanan publik ke arah yang lebih baik.
Pelayanan Publik merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada saat ini untuk memperlancar dan meminimalis permasalahan dalam pelayanan publik, pemerintah sudah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan akan beroperasi mulai Mei 2023 dengan harapan 24 pelayanan akan tergabung  kepada masyarakat.
Dibidang kesehatan, Humbang Hasundutan memiliki 12 Puskesmas dan 1 RSUD. RSUD saat ini sudah memiliki beberapa dokter spesialis dan sarana/ prasarana yang tetap ditingkatkan, bahkan sudah memiliki Unit Hemodialisis. 
Bidang kependudukan, Pemkab Humbang Hasundutan memberikan pelayanan dengan jemput bola dalam penerbitan KK/ KTP,  penerbitan Akta lahir, Akta Nikah dan lainnya. Sementara di
bidang perizinan sudah melaksanana pengurusan izin dengan satu pintu dan bisa dilakukan secara online dan off line yang dipandu oleh Dinas PMPTSP.
Pada kesempatan itu Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat mengapresiasi keterbukaan Pemkab Humbang Hasundutan dalam pelayanan publik. Diharapkan dengan kehadiran ombudsman di Kabupaten Humbang Hasundutan bisa menurunkan beberapa maladministrasi seperti Penundaan Berlarut, Penyimpangan Prosedur, Tidak memberikan pelayanan dan lainnya.
Ombudsman akan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
Usai pertemuan, rombongan turun langsung meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah dibangun di Kabupaten Humbang Hasundutan.
RE/M Sormin/Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *