Intruksi Presiden Joko Widodo Soal Pertanahan Terkesan Lamban, Kinerja Bawahan Kementrian ATR/BPN Dipertanyakan

Jakarta,Republikexpose.com
Ketua Umum FKMTI (Forum Korban Mafia Tanah Indonesia) Supardi Kendi Budiarjo bersama MUI, NU, Muhamadiyah, PGI, GBN, LMPI, PPM dll mengadakan Jumpa Pers yang bertempat di Sekertariat FKMTI di Jalan Seha No.a6, RT.06, RW 010 Kelurahan Grogol Selatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Dalam keterangan persnya mengatakan pertemuan ini untuk menjalankan Amanat Presiden RI, Joko Widodo untuk memberantas mafia tanah. Dia berharap bahwa masyarakat Indonesia masih punya hati dan peduli pada penderitaan masyarakat korban kejahatan Mafia Tanah secara masif yang terjadi di Idonesia dan terus berjuang bersama mendampingi para korban Mafia Tanah dan menjalankan amanat perintah Presiden Jokowidodo untuk memberantas Gembong Mafia Tanah Berserta Bekingnya.
“Presiden Joko Widodo telah  berulangkali memerintahkan jajarannya agar segera menyelasaikan konflik pertanahan yang terjadi baik antara negara dengan rakyat, perusahaan swasta dan BUMN dengan rakyat, tidak sedikit korban perampasan tanah yang direkayasa oknum penegak hukum menjadi tersangka. Hal tersebut menunjukan perintah presiden seolah diabaikan jajarannya,” tandas Budiarjo, Sabtu, 7/1/2023 di sekertariat FKMTI.
Lebih lanjut Budiarjo mejelaskan, seharusnya aparat negara melindungi hak atas tanah rakyat yang sesuai amanah UUD 45 dan Pancasila. Bukan sebaliknya menjadi beking yang melindungi kepentingan mafia tanah dan kelompoknya.
“Konflik pertanahan tak akan selesai jika penguasa negara kalah dengan kepentingan segelintir orang tetapi mengabaikan hak rakyat banyak,” terangnya.
Budiarjo juga menyarankan agar konflik tidak berkepanjangan dan tidak terjadi saling bunuh. Maka kami, perwakilan dari berbagai ormas kebangsaan dan keagamaan mendesak presiden untuk :
1. Mencopot pejabat terkait yang justru melindungi kepentingan mafia tanah terutama patut diduga oknum Dirjend Sengketa Pertanahan ATR/BPN.
2. Menyelesaikan konflik pertanahan sebelum tahun 2024.
3. Menerbitkan Perpu penyelesain konflik pertanahan.
4. Membentuk Peradilan Adhoc Penyelesaian kasus perampasan tanah.
“Komitmen Presiden untuk memberantas mafia tanah beserta bekingnya seharusnya membuat kebijakan nyata yang memihak kepentingan rakyat banyak, agar bisa meninggalkan Legacy yang baik setelah lengser dan dapat diteruskan oleh presiden penggantinya,” tutupnya.
RE/WT/Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *