REPUBLIKEXPOSE.COM – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pemprov DKI dinilai gagal memprioritaskan program kerja yang tidak mensejahterakan rakyat Jakarta. Di tengah pandemi yang menyengsarakan hidup rakyat, Anie Baswedan justru berfoya-foya memboroskan uang rakyat untuk ajang balapan mobil listrik Formula E.
Hal ini dikemukakan juru bicara “Jakarta Bergerak” Sisca Rumondor di tengah melakukan aksi di depan Kantor DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (13/9/2021).
Aksi massa “Jakarta Bergerak” menolak Formula E dan meminta uang trilyunan rakyat Jakarta itu dikembalikan. Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta tetap ngotot agar ajang lomba mobil listrik tetap digelar pada Juni 2022. Tujuh fraksi DPRD pun mendukung, minus PSI dan PDI-P.
Kesepakatan menyelenggarakan balapan Formula E di Jakarta sudah dibahas sejak beberapa tahun lalu. Saat itu semua sudah sepakat digelar ajang balapan taraf internasional ini.
Namun, situasi berubah. Pandemi Covid-19 melanda masyarakat Indonesia. Rakyat Jakarta terdampak cukup signifikan. Ekonomi keluarga ambruk. Pemerintah pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan sosial untuk mengurangi beban rakyat. Di saat seperti, demi kepentingan rakyat, sebuah kebijakan dapat dipertanyakan kembali atau dibatalkan. Apa untungnya menggelar ajang balap yang menguras uang rakyat trilyunan rupiah. Rakyat lagi lapar, rakyat tak butuh balap mobil listrik Formula E.
Kelompok-kelompok yang tergabung dalam aksi Jakarta Bergerak melihat Anies Baswedan tak peka terhadap kondisi warga Jakarta. Mereka melakukan demo dan orasi hingga diterima beraudiensi dengan Fraksi PSI. Fraksi-fraksi sedang reses. Aksi Jakarta Bergerak menolak dan meminta dibatalkan Formula E dan kembalikan uang rakyat.
“Baru kali ini kita menghadapi pemerintahan seorang gubernur yang buta hati, buta mata, dan buta telinga. Rakyat tidak butuh balapan mobil listrik Formula E. Rakyat butuh makan. Pandemi masih panjang, perut harus kenyang. Lebih baik uang yang begitu besar digunakan untuk hal yang berguna, seperti mengatasi banjir. Ini pemborosan yang tidak penting,” kata Sisca Rumondor kepada jurnalis.
Tujuh fraksi di DPRD menyetujui ajang Formula E pada Juni 2021. Hanya dua fraksi menolak, yakni fraksi PSI dan PDI-P.
Kelompok Jakarta Bergerak menolak bertemu 7 fraksi itu. Mereka menilai ke-7 fraksi itu membohongi dan mengkhianati rakyat. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka.
“Ke depan, jangan lagi ada pemerintahan seperti Pemprov DKI Jakarta saat ini, khususnya Gubernur Anies Baswedan. Masyarakat harus jeli memilih pemimpin. Sudah cukup pelajaran pahit seperti ini. Jangan lagi pilih gubernur berdasarkan kesamaan identitas kelompok. Lihat rekam jejak dia dalam hal kepemimpinan,” ujar Sisca Rumondor.
Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 jadi sejarah yang amat buruk dalam politik, demokrasi, dan pemerintahan saat ini. Rakyat Jakarta harus cerdas, lebih hati-hati memilih pemimpin. Jangan lagi ada pemimpin yang memboroskan uang rakyat di saat rakyatnya sedang menderita.
(Rika)
