RepublikeXpose.com : JAKARTA PUSAT – Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menggelar Sarasehan Nasional bertema “Menyerap Aspirasi Umat tentang Kriteria Wakil Presiden” di Aula Lantai 2 Masjid Al-Furqon, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 11.40 WIB tersebut dihadiri sekitar 250 peserta dari berbagai unsur tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan Islam, serta pemerintahan. Sarasehan ini dipimpin oleh penanggung jawab Fathurrahman Mahfudz sebagai bagian dari upaya menyerap pandangan dan aspirasi umat terkait dinamika politik nasional, khususnya mengenai persoalan jabatan Wakil Presiden.
Sejumlah tokoh nasional hadir sebagai narasumber, di antaranya Menteri Koperasi RI Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si., Wakil Ketua DPD RI Drs. Tamsil Linrung, Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., Dr. H. Rusli Effendi, serta Kholil Ridwan. Diskusi dipandu Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr. H. Dwi Budiman Assiroji, M.Pd.I.
Dalam sambutannya, moderator menyampaikan bahwa sarasehan tersebut dilatarbelakangi dinamika politik nasional yang terus berkembang.
Menurutnya, diperlukan ruang diskusi dan pertukaran pandangan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan nasional.
Jimly Asshiddiqie Soroti Mekanisme Konstitusional
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyoroti dinamika politik terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan pentingnya memahami ketentuan konstitusi apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Jimly juga menyampaikan pandangan mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden melalui proses yang melibatkan Presiden dan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Menurutnya, penentuan figur Wakil Presiden seharusnya lebih mengutamakan kapasitas, integritas, serta kemampuan menjalankan tugas pemerintahan dibandingkan kepentingan politik partai.
Ia menilai bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi formal, melainkan harus diisi figur yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan dan menjaga stabilitas nasional.
Kholil Ridwan Tekankan Integritas dan Kedekatan dengan Umat
Sementara itu, Kholil Ridwan menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pertanggungjawaban konstitusional pejabat negara. Ia menyoroti perbedaan konsekuensi antara mekanisme pengunduran diri dan pemakzulan, termasuk aspek administratif serta hak keuangan pejabat negara yang menurutnya perlu mendapatkan penjelasan secara transparan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penentuan Wakil Presiden tidak boleh hanya menjadi ruang kompromi elite politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, terdapat sejumlah kriteria penting yang harus dimiliki calon Wakil Presiden, antara lain berintegritas, bersih dari korupsi dan persoalan kriminal, memiliki kemampuan intelektual, dekat dengan organisasi kemasyarakatan Islam, serta tidak menciptakan dualisme kepemimpinan atau matahari kembar dalam pemerintahan.
Kholil juga mengajak seluruh elemen umat Islam, ulama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda untuk menjaga persatuan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Tamsil Linrung Sebut Dasco sebagai Figur yang Layak Dipertimbangkan
Wakil Ketua DPD RI, Drs. Tamsil Linrung, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan politik nasional dan kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden.
Ia menyebut Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan. Menurut Tamsil, Dasco memiliki kemampuan komunikasi politik dan hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam.
Tamsil berharap Wakil Presiden mendatang dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, dan masyarakat luas.
Ia juga menekankan bahwa proses penentuan Wakil Presiden harus mempertimbangkan integritas, kapasitas intelektual, rekam jejak, serta kemampuan membangun komunikasi dengan seluruh elemen bangsa, bukan semata-mata berdasarkan kompromi politik.
Menteri Koperasi: Wapres Harus Aktif Mendukung Program Pemerintah
Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Joko Juliantono, S.E., Ak., M.Si., menegaskan bahwa Wakil Presiden mendatang harus memiliki kapasitas dan kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktif.
Menurutnya, Wakil Presiden tidak cukup hanya menjadi pendamping Presiden secara formal, tetapi harus mampu mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya dalam bidang perubahan ekonomi dan pemberantasan berbagai aktivitas ilegal.
Ia juga menilai diperlukan sosok Wakil Presiden yang mampu memahami arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, memiliki kemampuan eksekusi, serta menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah.
Ferry turut mengingatkan pentingnya perhatian Indonesia terhadap kondisi masyarakat Palestina yang tengah menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan.
Rusli Effendi Dorong Figur Agamis, Nasionalis, dan Ahli Tata Negara
Narasumber lainnya, Dr. Rusli Effendi, Ketua Umum Forum Masyarakat Melayu Riau Indonesia (FMRI), menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan figur Wakil Presiden yang memiliki perpaduan karakter agamis dan nasionalis.
Ia berpandangan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam perlu mengambil peran strategis dalam memberikan masukan terhadap kepemimpinan nasional. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia membutuhkan pemimpin yang memahami persoalan keumatan sekaligus memiliki wawasan kebangsaan.
Rusli menekankan bahwa figur Wakil Presiden harus memiliki integritas, kemampuan dalam bidang ketatanegaraan, serta rekam jejak kepemimpinan yang teruji.
Ia juga menyebut sejumlah tokoh nasional yang menurut pandangannya memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan, sembari tetap menghormati kewenangan Presiden dalam menentukan calon sesuai mekanisme konstitusi.
Dorong Persatuan Umat dan Kepentingan Bangsa
Secara umum, sarasehan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi berbagai tokoh mengenai kriteria ideal Wakil Presiden di tengah dinamika politik nasional.
Para narasumber menekankan bahwa figur yang nantinya menduduki jabatan Wakil Presiden harus memiliki integritas, kapasitas intelektual, kemampuan kepemimpinan, rekam jejak yang baik, serta mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
Sejumlah nama tokoh, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Prof. Yusril Ihza Mahendra, dan Prof. Dr. Hamdan Zoelva, turut mengemuka dalam pembahasan sebagai bagian dari aspirasi dan pandangan peserta maupun narasumber.
Meski demikian, berbagai pandangan tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan dalam forum dan bukan keputusan resmi mengenai calon Wakil Presiden.
Melalui kegiatan ini, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berharap dinamika politik nasional tidak didominasi kepentingan kelompok maupun kompromi elite menjelang Pemilu 2029.
Sebaliknya, proses kepemimpinan nasional diharapkan tetap berlandaskan konstitusi, mengutamakan kepentingan rakyat, serta memperkuat persatuan umat dan bangsa.
Sarasehan Nasional tersebut ditutup dengan harapan agar aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mewujudkan kepemimpinan nasional yang berintegritas, amanah, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
Red **









