RepublikeXpose.com : DEPOK – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., mendorong penguatan ekosistem sosial-ekonomi pesantren sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren yang digelar Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Auditorium Gedung H Lantai 4, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Kampus UI, Pondok Cina, Beji, Kota Depok,
Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 11.30 hingga 14.50 WIB tersebut dihadiri sekitar 250 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan di lingkungan pesantren.
Simposium ini dipimpin oleh Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A., selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat ISNU masa khidmah 2025–2030.
Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, dan ketepatan program.
Diperlukan pula ekosistem sosial dan ekonomi yang kuat, terintegrasi, serta berkelanjutan.
Ia mencontohkan pengalaman pelaksanaan Program Kredit Usaha Tani (KUT) pada 1998 sebagai pelajaran penting dalam merancang program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, program yang tidak didukung tata kelola, sistem pengawasan, dan ekosistem yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, termasuk tunggakan pembiayaan dan masalah hukum.
Karena itu, pengembangan ekonomi pesantren harus dibangun melalui sistem yang terencana, pengelolaan profesional, serta dukungan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Muhaimin juga menilai pesantren memiliki posisi strategis dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, pesantren telah berkontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan kekuatan komunitas, nilai keagamaan, semangat gotong royong, dan prinsip kemandirian, pesantren dinilai memiliki modal sosial yang besar untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia turut menekankan pentingnya penerapan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Pasal 33 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., menyampaikan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan besar bangsa Indonesia.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah penduduk miskin saat ini mencapai sekitar 22,93 juta jiwa.
Dari jumlah tersebut, sekitar 12 juta jiwa berada di wilayah perdesaan.
Menurut Abdul Haris, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Terlebih, Indonesia memiliki sekitar 42.000 pesantren yang menyimpan potensi besar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Ia mengajak ISNU dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga program pemberdayaan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Dewan Pembina PP ISNU, Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A., menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan serta pendataan pesantren secara akurat.
Qodari mengapresiasi peningkatan status kelembagaan pesantren menjadi Direktorat Jenderal Pesantren.
Menurutnya, penguatan kelembagaan tersebut perlu diikuti sistem pendataan yang komprehensif, mencakup jumlah pesantren, lokasi, hingga jumlah santri.
Ia mengusulkan pengembangan sistem pendataan pesantren yang terintegrasi dan memiliki fungsi serupa Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dengan demikian, berbagai program pemerintah dapat disalurkan berdasarkan data yang valid dan sesuai kebutuhan.
Qodari juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi momentum untuk memperbaiki pendataan santri.
Sebab, pelaksanaan program tersebut membutuhkan data penerima manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ia menyoroti besarnya potensi sosial Nahdlatul Ulama (NU) berdasarkan data sejumlah lembaga survei yang menunjukkan lebih dari 50 persen umat Islam Indonesia mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari NU.
Dari kalangan akademisi, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc., Ph.D., menyampaikan bahwa pesantren memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha melalui keterlibatan santri, alumni, dan masyarakat sekitar.
Menurutnya, simposium ini menjadi ruang untuk menggali pengalaman para kiai dan pengelola pesantren dalam mengembangkan koperasi serta memasarkan produk-produk hasil usaha pesantren.
Mahmud berharap forum tersebut dapat membuka peluang kerja sama dalam memperluas akses pembiayaan, memperkuat jaringan pemasaran, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Ia menegaskan, Universitas Indonesia terbuka untuk berkolaborasi dalam mendukung pengembangan potensi pesantren sebagai bagian dari kontribusi perguruan tinggi dalam mewujudkan Indonesia yang unggul dan berdampak (Excellent and Impactful).
Simposium nasional ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan keagamaan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha produktif, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Melalui sinergi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan pengelola pesantren, penguatan ekosistem sosial-ekonomi pesantren diharapkan dapat mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, dari tingkat akar rumput.
Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.
Red **









