RepublikeXpose.com : KUPANG –Dugaan pemalsuan dokumen pengangkatan anak yang menyeret seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial JVM, mantan Kepala Puskesmas Camplong di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai menjadi perhatian publik.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya informasi bahwa dokumen pengangkatan anak yang digunakan oleh pegawai bersangkutan diduga berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi untuk memperoleh tunjangan anak bagi ASN.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut keabsahan dokumen yang diduga digunakan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai proses verifikasi administrasi serta pengawasan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.
Saat dikonfirmasi wartawan terkait persoalan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang mengarahkan agar wartawan berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Kesehatan.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan substantif dari Kepala Dinas Kesehatan mengenai langkah yang telah atau akan dilakukan untuk menelusuri dugaan tersebut.
Sikap tersebut menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pengawasan dan pemeriksaan administrasi kepegawaian, khususnya apabila terdapat dugaan penggunaan dokumen yang tidak sah untuk memperoleh hak keuangan dari negara.
Menanggapi persoalan ini, Advokat Rowyto Maudohi, SH, menegaskan bahwa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab dalam memastikan penyelenggaraan administrasi dan pengawasan internal berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Hal ini kalau tidak ditindaklanjuti, maka ada konsekuensi hukum pidana juga bagi pimpinan OPD tersebut,” ungkap Rowyto.
Menurutnya, perlu ada penjelasan terbuka mengenai kebenaran dokumen pengangkatan anak yang digunakan oleh pegawai bersangkutan, termasuk siapa pihak yang melakukan verifikasi administrasi dan apakah telah dilakukan pemeriksaan internal.
“Perlu ada penjelasan mengenai mekanisme pemberian tunjangan ASN agar tidak terjadi penyalahgunaan administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara,” kata Rowyto.
Ia juga meminta agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Rowyto berharap Bupati Kupang memberikan perhatian serius dengan meminta Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Inspektorat Daerah melakukan penelusuran dan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan keabsahan dokumen, menelusuri proses pemberian tunjangan anak, serta mengetahui apakah terdapat kerugian keuangan negara akibat dugaan penyalahgunaan administrasi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi lebih lanjut dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang maupun JVM terkait dugaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang maupun pihak JVM guna memperoleh pemberitaan yang berimbang. (CIB)
