Jakarta, RepublikeXpose.com
Bupati Bulungan Kalimantan Utara akan dilaporkan ke KPK (Komisi Pembrantasan Korupsi). Laporan yang akan dilakukan DPP Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (DPP GPSH) terkait dugaan potensi kerugian negara akibat Bupati Bulungan Kaltara berkali kali menurunkan harga NJOP.
Dijelaskan oleh Ketua Umum DPP GPSH bahwa Bupati Bulungan dengan sengaja mengurangi pendapatan negara dan merugikan masyarakat Kaltara khususnya warga Bulungan. Karena setelah ada keputusan Pemerintah Pusat di wilayah Bulungan dijadikan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Bupati bukan menaikan tapi bahkan menurunkan NJOP. Harga NJOP dari semula sekitar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu) per meter persegi, turun jadi sekitar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu) per meter persegi, turun lagi sekitar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu) per meter persegi dan terahir NJOP dipatok sekitar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) pee meter persegi.
Sebagai anggota Tim Advokat/Kuasa Hukum KHP Jakarta yang datang untuk dampingi masyarakat Kaltara Ketum DPP GPSH juga menyaksikan kekecewaan masyarakat terhadap keputusan Bupati Bulungan terkait penurunan NJOP di wilayahnya.
“Keputusan Bupati Bulungan Kaltara itu jelas bukan saja merugikan dan memiskinkan masyarakat pemilik tanah tapi juga merugikan negara. Keputusan Bupati yang disetujui DPRD bulungan itu jelas tidak memihak rakyat tetapi lebih memihak kepada kepentingan korporasi. Oleh karena itu Bang Firly sebagai Ketua KPK segeralah turun ke Bulungan Kaltara ini,” ujar Ketum DPP GPSH H. M. Ismail, SH, MH Rabu (2/11/22) di Jakarta.
Menurut Ismail keputusan Bupati Bulungan diduga berpotensi melanggar PP 10 thn 2000. Juga terkait Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 jelas jelas keputusan Bupati tidak ikut mensejahterakan rakyat Bukungan. Bahkan Bupati Bulungan bisa saja dijerat pelanggaran UU no. 3 tahun 1971.
RE/wt/Red
