RepublikeXpose.com : BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi resmi meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dalam Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Tahun 2026. Peluncuran tersebut berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.46 hingga 11.15 WIB itu dihadiri Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, S.H., M.M., Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta perwakilan BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Sekitar 200 peserta turut mengikuti kegiatan tersebut.
Peluncuran program UHC ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat, khususnya warga miskin dan tidak mampu, memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu tanpa terkendala biaya.
Direksi BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Akmal Budi Yulianto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas dukungan dan kolaborasi dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ia mengungkapkan, dari total sekitar 3,5 juta penduduk Kabupaten Bekasi, sebanyak 3,4 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan komitmen antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang semakin merata.
Sementara itu, Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menegaskan bahwa melalui program UHC Prioritas, pemerintah daerah berkomitmen agar tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang terlantar karena kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Hari ini kita akan sama-sama melaksanakan penandatanganan Universal Health Coverage untuk program jaminan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu Kabupaten Bekasi tahun 2026. Tidak boleh ada lagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang terlantar,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah program pembangunan daerah, termasuk pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari kawasan industri untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa.
Kabupaten Bekasi yang memiliki 19 kawasan industri diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana memperluas kesempatan kerja di setiap kecamatan serta melakukan normalisasi Kali CBL sebagai salah satu upaya mengurangi risiko banjir.
Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah menjalankan program perlindungan kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir membantu masyarakat, terutama warga kurang mampu yang menghadapi kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menurut Dedi, tanggung jawab menjaga kesehatan juga harus dimulai dari kesadaran dan kedisiplinan setiap individu. Namun, negara tetap harus memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perlindungan dan bantuan pembiayaan kesehatan.
Ia juga menyinggung pentingnya semangat gotong royong serta dukungan anggaran pemerintah untuk membantu pasien yang belum terakomodasi dalam jaminan BPJS Kesehatan.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyiapkan program Jabar Merawat sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan.
Selain itu, Gubernur menyampaikan sejumlah program pemerintah provinsi lainnya, termasuk penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan upaya penurunan angka stunting.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Universal Health Coverage Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026 oleh Gubernur Jawa Barat, Bupati Bekasi, dan BPJS Kesehatan Jawa Barat. Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga menyerahkan penghargaan kepada Bupati Bekasi.
Melalui program UHC, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara merata, mengurangi beban biaya pengobatan, mempercepat akses layanan, serta meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga.
Kegiatan peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi Tahun 2026 berakhir pada pukul 11.15 WIB. Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Red **
