RepublikeXpose.com : BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi bersama Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Bekasi menggelar kegiatan penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 serta penyerahan sertipikat aset milik Pemerintah Kota Bekasi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 09.45 hingga 10.30 WIB itu dihadiri sekitar 600 orang. Dalam program tersebut, ditargetkan penyerahan sebanyak 600 sertipikat tanah PTSL kepada masyarakat dan 40 sertipikat aset milik Pemerintah Kota Bekasi.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M.; Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Effendi, S.Pd., M.M.; Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi Dr. Tarbarita Simorangkir, S.SiT., M.H., C.Med.; perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi; Danramil 06/Pekayon Kapten Inf. Maryono; Kepala Bank BJB Kota Bekasi Adi Arif Wibawa; serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kota Bekasi.
ATR/BPN Tekankan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Tanah
Dalam sambutannya, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bekasi, Dr. Tarbarita Simorangkir, menegaskan bahwa penyerahan sertipikat tanah merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat.
Menurutnya, sertipikat tanah memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan status kepemilikan sekaligus meminimalkan potensi sengketa pertanahan di kemudian hari.
Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sertipikat elektronik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempermudah akses layanan, menjaga validitas data, serta mencegah praktik penyerobotan maupun penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak.
Tarbarita menambahkan, percepatan pelayanan pertanahan harus berjalan beriringan dengan keakuratan data dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Ia mengimbau masyarakat yang telah menerima sertipikat agar menjaga dan menyimpannya dengan baik sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.
Masyarakat juga dapat mengambil sertipikat secara langsung atau melalui pihak yang diberikan kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Wali Kota Bekasi Dorong Pemanfaatan Tanah untuk Kesejahteraan
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto Tjahyono menyampaikan bahwa Program PTSL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang pelaksanaannya di daerah dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dan Kantor ATR/BPN Kota Bekasi.
Menurut Tri Adhianto, sertipikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk untuk mengakses pembiayaan perbankan sesuai persyaratan yang berlaku.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar menjaga sertipikat yang telah diterima serta memanfaatkan tanah secara produktif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
Sembilan Perwakilan Warga Terima Sertipikat Secara Simbolis
Sebagai bagian dari rangkaian acara, sertipikat tanah diserahkan secara simbolis kepada sembilan perwakilan warga masyarakat.
Penyerahan tersebut menjadi salah satu bentuk pelaksanaan program pemerintah dalam memperluas jangkauan legalisasi aset pertanahan sekaligus meningkatkan tertib administrasi pertanahan di Kota Bekasi.
Selain sertipikat untuk masyarakat melalui Program PTSL Tahun 2026, kegiatan tersebut juga mencakup penyerahan sertipikat aset Pemerintah Kota Bekasi sebagai upaya memperkuat kepastian hukum atas aset milik pemerintah daerah.
Melalui program ini, diharapkan masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat atas tanah yang dimiliki, sementara pemerintah daerah dapat meningkatkan tertib administrasi dan pengamanan aset.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 10.30 WIB. Acara berlangsung aman dan kondusif.
Catatan redaksi: Angka 600 sertipikat PTSL dan 40 sertipikat aset pemerintah dalam bahan awal disebut sebagai target penyerahan. Oleh karena itu, naskah ini tidak menyatakan bahwa seluruh sertipikat tersebut telah diserahkan secara tuntas.
Red **
