RepublikeXpose.com : JAKARTA :
Perjuangan Masyarakat Adat Kerajaan Amanatun (MAKANA) untuk mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), memasuki tahap koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat MAKANA terkait kondisi dan pembangunan Dermaga Boking yang sebelumnya mendapat respons dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan diteruskan kepada Kementerian Perhubungan.
Utusan Humas Masyarakat Adat Kerajaan Amanatun, Wilber Petrus Ottu, mendatangi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Jakarta, Senin (7/9/2026), untuk mengawal langsung tindak lanjut atas surat tersebut.
Surat Kemensetneg itu tercantum dalam Nomor B-36/KSN/D-2/SR.OO/07/2026 dan ditandatangani Deputi Hubungan Lembaga Kemasyarakatan, Yuli Harsono
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB tersebut diterima oleh Sekretaris Direktur Pelabuhan, Delaya Pembahasan diarahkan pada tindak lanjut aspirasi masyarakat Amanatun, terutama terkait tahapan, kesiapan, serta proses yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Boking.
Bagi MAKANA, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, tetapi bagian dari upaya memastikan respons pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat tidak berhenti pada disposisi dan surat-menyurat.
Wilber menyampaikan bahwa masyarakat Amanatun membutuhkan kejelasan mengenai langkah berikutnya yang harus ditempuh agar Pelabuhan Boking dapat masuk ke dalam proses perencanaan dan pembangunan sesuai mekanisme pemerintah.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menindaklanjuti disposisi dari Kementerian Sekretariat Negara. Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Boking Amanatun karena pelabuhan ini sangat penting bagi masyarakat dan kemajuan wilayah,” ujar Wilber
Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Boking memiliki arti strategis bagi masyarakat di wilayah selatan TTS. Pelabuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, membuka jalur distribusi barang dan hasil produksi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Namun, MAKANA menilai pembangunan pelabuhan harus didorong melalui proses yang jelas dan terukur, mulai dari aspek perencanaan, kajian teknis, kesiapan lahan dan fasilitas pendukung, hingga tahapan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sebagai masyarakat, kami akan terus mengawal proses ini melalui jalur resmi. Kami berharap aspirasi masyarakat Amanatun mendapat perhatian serius sehingga pembangunan Pelabuhan Boking dapat direalisasikan,” katanya.
Bukan Sekadar Dermaga, tetapi Pintu Konektivitas Kawasan Perbatasan
MAKANA memandang Pelabuhan Boking memiliki nilai strategis yang lebih luas daripada sekadar fasilitas transportasi laut bagi masyarakat lokal.
Letaknya di wilayah selatan Kabupaten TTS membuat kawasan Boking memiliki posisi penting dalam membuka konektivitas wilayah pesisir selatan NTT. Dalam perspektif masyarakat Amanatun, pelabuhan tersebut bahkan diharapkan menjadi “JENDELA DUNIA” karena berada di kawasan yang menghadap jalur perairan selatan dan memiliki kedekatan geografis dengan kawasan Timor-Leste serta Australia.
Karena itu, pembangunan Pelabuhan Boking dinilai memiliki potensi untuk tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat Amanatun, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi, perdagangan, distribusi logistik, serta mobilitas masyarakat di kawasan selatan Pulau Timor.
Bagi masyarakat di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi, kehadiran pelabuhan yang memadai juga diharapkan dapat memangkas hambatan distribusi dan membuka peluang ekonomi baru.
“Pelabuhan Boking bukan hanya soal membangun sebuah dermaga. Kami melihatnya sebagai bagian dari pembukaan akses wilayah Amanatun kepada dunia luar. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat melihat pembangunan ini dari perspektif konektivitas dan kepentingan strategis kawasan,” ujar Wilber.
MAKANA Kawal Sampai Ada Kejelasan
Pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diharapkan menjadi pintu masuk bagi koordinasi lanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat terkait berbagai persyaratan serta tahapan yang diperlukan.
MAKANA menegaskan akan terus mengawal proses tersebut melalui jalur kelembagaan dan mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Bagi masyarakat Amanatun, Pelabuhan Boking bukan sekadar proyek infrastruktur. Pelabuhan itu diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat konektivitas, meningkatkan pelayanan transportasi laut, memperlancar distribusi barang dan hasil produksi masyarakat, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan TTS.
Dengan adanya respons Kemensetneg yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Perhubungan, serta pertemuan langsung dengan jajaran Ditjen Perhubungan Laut, MAKANA berharap proses tersebut berlanjut pada tindak lanjut yang konkret, terukur dan memiliki kepastian hingga pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Boking benar-benar dapat diwujudkan.
Masyarakat Amanatun kini menunggu bukan hanya jawaban administratif, tetapi langkah nyata pemerintah untuk menentukan arah dan tahapan pembangunan pelabuhan yang selama ini mereka perjuangkan.
Sebab bagi Amanatun, Pelabuhan Boking diharapkan bukan hanya menjadi tempat kapal bersandar, tetapi menjadi pintu yang menghubungkan masyarakat Amanatun dengan Indonesia dan dunia.
(CIB) _Red **
