RepublikeXpose.com :
KUPANG,
Komitmen Masyarakat Adat Kerajaan Amanatun ( MAKANA) dalam mengawal perjuangan menuju pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Amanatun, seharusnya menjadi motor penggerak untuk di dukung dan di kawal melalui jalur resmi sesuai mekanisme pemerintahan hingga di bukanya moratorium.
Penegasan ini disampaikan *Raja Amanatun, Drs. Jonatan Banunaek* kepada media di Sekretariat MAKANA,2 Kuanino, Kota Kupang, kamis (27/8/2026).
Menurut Raja Amanatun, perjuangan pembentukan CDOB Amanatun telah berlangsung selama kurang lebih 11 tahun. Menurutnya, usulan pemekaran tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan sehingga para tokoh adat dan masyarakat Amanatun merasa perlu mengambil peran lebih aktif untuk mengawal proses tersebut.
> “Perjuangan terkait Calon DOB Amanatun sudah 11 tahun diusulkan untuk mekar, tetapi terkesan tidak terurus dan jalan di tempat. Karena itu kami para tokoh adat atau Tuan Kampung Amanatun bangkit dan bergerak. Kami tidak ingin masyarakat terus menjadi korban janji-janji politik,” tegas Jonatan.
Ia mengatakan, MAKANA memilih mengikuti seluruh tahapan secara resmi, mulai dari tingkat daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga pemerintah pusat di Jakarta.
Mengawal Dokumen dari Daerah hingga Pemerintah Pusat
Jonatan menjelaskan, berdasarkan dokumen dan informasi yang dimiliki MAKANA, usulan CDOB Amanatun telah melalui proses di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada tahun 2014. Saat itu, usulan tersebut diajukan oleh Pemerintah Kabupaten TTS dan DPRD Kabupaten TTS kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi NTT.
Lebih lanjut Dikatakan, pada tingkat Provinsi NTT, usulan tersebut juga telah melalui proses pembahasan dan paripurna DPRD NTT serta diteruskan melalui surat Gubernur NTT tahun 2014 kepada pemerintah pusat.
“Karena itu kami tidak hanya berbicara berdasarkan informasi dari orang ke orang. Kami berusaha menelusuri dokumen dan mengikuti alurnya dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke pemerintah pusat,” ujar Jonatan.
Bertemu Pemerintah Provinsi NTT
Perjuangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan audiensi MAKANA bersama Pemerintah Provinsi NTT.
Pada Senin, 26 Mei 2025,
MAKANA melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur NTT Bapak, Joni Asadoma Setelah proses tersebut, terbitlah Surat Gubernur NTT tanggal 1 Juli 2025 yang kemudian menjadi salah satu dasar bagi MAKANA untuk mengawal keberadaan usulan CDOB Amanatun ke pemerintah pusat.
MAKANA kemudian berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri untuk mendapatkan kejelasan mengenai status usulan CDOB Amanatun.
Surati Presiden dan Audiensi di Kemendagri
MAKANA juga menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk meminta audiensi terkait status CDOB Amanatun pada 23 Agustus 2025
Selanjutnya, pada 8 September 2025 MAKANA mendapat surat balasan dari Presiden yang di jawab oleh Kementerian Sekretariat Negara yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan serta diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
dan surat Setneg terkait DOB Amanatun telah berada pada Bidang Otonomi Kusus
Puncaknya, pada *Selasa, 7 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB rombongan MAKANA yang berjumlah 27 orang melakukan pertemuan di Kementerian Dalam Negeri.Gedung A Lantai 1
Hadir pada pertemuan tersebut, antara lain ,Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Dirjen Administrasi Wilayah Safrizal ZA, Direktur Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, Direktur Otonomi Khusus Sumelo Tumbo, Direktur Administrasi Wilayah Rasiras Rahmadila, para kepala subdirektorat serta jajaran staf Kemendagri.
Dalam pertemuan tersebut lanjutnya, pihak *MAKANA* mendapatkan penjelasan mengenai posisi usulan CDOB Amanatun.
“Pada saat pertemuan itu kami mendapatkan penjelasan bahwa usulan dari Provinsi NTT yang masuk ke Kemendagri berjumlah delapan CDOB dan Amanatun berada pada urutan ketiga berdasarkan surat Gubernur NTT tanggal 1 Juli 2025,” jelasnya.
Ia melanjutkan, pihak Kemendagri sudah menjelaskan ke kami adalah Wamendagri bersama Dirjen Adwil yang menyampaikan kepada rombongan MAKANA bahwa untuk usulan Calon DOB Amanatun telah tercatat dalam daftar usulan CDOB yang
berada pada urutan duaratusan dari 337 CDOB seluruh indonesia
. Jonatan menerangkan, dalam pertemuan tersebut juga Pihak Kemendagri menjelaskan bahwa Keputusan terakhir mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru berada pada Presiden dan Wakil Presiden sebagai Panglima dan Wakil Panglima Tertinggi Negara Republik Indonesia.
Serukan Persatuan kepada Masyarakat Amanatun
Di akhir keterangannya, Raja Amanatun mengimbau seluruh masyarakat Amanatun di berbagai daerah dan lebih khususnya di kampung kita AMANATUN agar tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Ia meminta masyarakat membedakan antara perjuangan melalui mekanisme resmi dengan klaim politik dari pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu tanpa dasar yang jelas.
> “Saya mengimbau kepada seluruh orang Amanatun di mana saja berada, jangan mudah terpancing isu-isu murahan yang membuat kita termakan janji-janji palsu dari oknum politik atau siapa pun yang mengaku sedang berjuang untuk Amanatun. Mari kita kawal perjuangan ini bersama-sama melalui jalur resmi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut diamini oleh Meo Amanatun Yohanis Tafuli, S.Sos. dan Sekretaris MAKANA Oktovianus Nenabu, S.E.
MAKANA menegaskan bahwa perjuangan CDOB Amanatun akan terus dikawal secara konstitusional, tertib, dan melalui komunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Amanatun.
Dan juga Dalam Waktu dekat ini Kami MAKANA telah mengundang 8 Tim Ahli Anak asli dari AMANATUN yang berada pada 4 Kefetoran yang sudah kami bentuk dan memberikan SK pada 2025 lalu untuk membahas perkembangan Amanatun kedepan tutup” Banunaek.
Red **
