RepublikeXpose.com :
JAKARTA — Perspektif Marhaenis yang menempatkan Pancasila, kedaulatan nasional, kepentingan rakyat, serta penguasaan sumber daya strategis sebagai bagian penting dalam kehidupan bernegara kembali menjadi bahan refleksi. Dalam konteks tersebut, silaturahmi GPM dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan sejumlah gagasan yang memiliki keterkaitan dengan pemikiran Bung Karno.
Bagi GPM, membaca kembali sejarah bukan berarti membawa Indonesia kembali ke masa lalu. Sebaliknya, sejarah dapat menjadi bahan untuk memahami bagaimana gagasan mengenai Pancasila, kedaulatan negara, konstitusi dan keadilan sosial terus mengalami perkembangan dalam perjalanan bangsa.
Jika ditarik dalam perspektif sejarah, setidaknya terdapat lima momentum penting yang menarik untuk dicermati, yakni penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, perubahan UUD 1945 pada era Reformasi, kebijakan penguasaan mayoritas saham PT Freeport Indonesia oleh Indonesia, penataan kembali tata kelola perdagangan migas melalui penghentian fungsi Petral, serta penegasan status hukum TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967 yang berkaitan dengan Presiden Soekarno.
1. 1 Juni dan Pengakuan Negara terhadap Momentum Pancasila
Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Proses perumusan Pancasila kemudian berlanjut melalui Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan rumusan final dalam Pembukaan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa proses kelahiran Pancasila merupakan rangkaian sejarah sejak pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 hingga rumusan final pada 18 Agustus 1945.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam menempatkan kembali sejarah lahirnya Pancasila dalam memori resmi negara.
Bagi perspektif Marhaenis, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol kenegaraan, tetapi sebagai dasar untuk membangun kehidupan politik, ekonomi dan sosial yang berpihak pada kepentingan rakyat.
2. Status TAP MPRS 1967 dan Pembacaan Kembali Sejarah Bung Karno
Momentum berikutnya berkaitan dengan sejarah politik Presiden Soekarno.
TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sebelumnya berkaitan dengan pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Namun, berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003, ketetapan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pada September 2024, pimpinan MPR kembali menegaskan status tersebut dalam silaturahmi kebangsaan bersama keluarga Bung Karno. MPR menyatakan bahwa TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967 sudah tidak berlaku dan berbagai implikasi hukum yang menyertainya juga telah selesai.
Karena itu, momentum 2024 lebih tepat dipahami sebagai penegasan kembali secara politik-konstitusional, bukan sebagai ketetapan baru yang baru membuat TAP tersebut tidak berlaku.
Bagi perjalanan sejarah Indonesia, penegasan tersebut memiliki arti penting karena membuka ruang untuk membaca kembali sejarah Bung Karno secara lebih objektif dan berdasarkan perspektif hukum serta konstitusi.
3. Freeport dan Gagasan Kedaulatan atas Sumber Daya Alam
Momentum lain yang menarik perhatian adalah divestasi mayoritas saham PT Freeport Indonesia.
Pada 21 Desember 2018, PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum resmi meningkatkan kepemilikannya di PT Freeport Indonesia menjadi 51,23 persen setelah pembayaran divestasi sebesar US$3,85 miliar. Pemerintah saat itu menyatakan kepemilikan mayoritas tersebut akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Peristiwa tersebut lebih tepat disebut sebagai divestasi atau pengalihan saham mayoritas, bukan nasionalisasi dalam pengertian klasik.
Namun, dari perspektif politik-ekonomi, kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai salah satu bentuk penguatan posisi Indonesia dalam mengelola sumber daya strategis.
Hal ini memiliki relevansi dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif Marhaenis, isu tersebut menjadi penting karena kedaulatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari cita-cita mewujudkan keadilan sosial.
4. Amandemen UUD 1945 dan Perjalanan Demokrasi Konstitusional
Perubahan UUD 1945 juga menjadi bagian penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Perlu ditegaskan bahwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bukanlah proses amandemen UUD 1945. Dekrit tersebut justru memberlakukan kembali UUD 1945 setelah kebuntuan Konstituante.
Perubahan UUD 1945 baru dilakukan pada era Reformasi melalui empat tahap, yaitu pada 1999, 2000, 2001 dan 2002.
Meskipun struktur ketatanegaraan mengalami perubahan besar, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila tetap dipertahankan sebagai fondasi negara.
Perubahan tersebut antara lain memperkuat demokrasi, pembatasan kekuasaan, hak asasi manusia, mekanisme checks and balances serta sistem ketatanegaraan yang lebih konstitusional.
Karena itu, perjalanan konstitusi Indonesia dapat dipahami sebagai proses panjang untuk mencari bentuk demokrasi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus tetap mempertahankan cita-cita kemerdekaan.
5. Pembubaran Petral dan Penataan Tata Kelola Migas
Momentum kelima adalah penghentian operasi dan proses likuidasi Pertamina Energy Trading Limited atau Petral pada 2015.
Pemerintah ketika itu menjelaskan bahwa pembubaran Petral berkaitan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan memperbaiki tata kelola pengadaan minyak dan BBM. Fungsi pengadaan kemudian dijalankan melalui Integrated Supply Chain atau ISC Pertamina.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi tata kelola sektor migas.
Dari sudut pandang kedaulatan ekonomi, penataan tersebut dapat dilihat sebagai upaya memperkuat kendali dan efisiensi perusahaan negara dalam mengelola rantai pasok energi nasional.
Lima Momentum dan Relevansinya bagi Indonesia
Jika kelima momentum tersebut ditempatkan dalam satu rangkaian sejarah, terlihat adanya dinamika panjang mengenai hubungan antara negara, Pancasila, konstitusi, sumber daya alam dan kepentingan nasional.
Pembubaran Petral berlangsung pada 2015.
Setahun kemudian, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Pada 2018, Indonesia melalui Inalum resmi menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia.
Sementara itu, perubahan UUD 1945 telah berlangsung melalui empat tahap pada 1999–2002.
Kemudian pada 2024, MPR kembali menegaskan bahwa TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967 telah tidak berlaku berdasarkan TAP MPR I/MPR/2003.
Kelima momentum tersebut tentu tidak dapat secara sederhana dianggap sebagai satu proyek politik yang dirancang sejak awal. Pemerintahan, aktor dan konteks sejarahnya berbeda.
Namun, rangkaian tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana Indonesia terus berusaha menemukan keseimbangan antara demokrasi, konstitusi, kepentingan nasional dan penguasaan sumber daya strategis.
GPM: Membaca Bung Karno untuk Menjawab Tantangan Masa Kini
Dalam perspektif GPM sebagai organisasi yang membawa semangat Marhaenis, relevansi Bung Karno bukan semata-mata terletak pada sosok historisnya.
Yang lebih penting adalah bagaimana gagasan tentang Pancasila, kedaulatan nasional, berdikari di bidang ekonomi, penguasaan sumber daya strategis dan keadilan sosial dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan Indonesia hari ini.
Silaturahmi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo menjadi bagian dari ruang dialog kebangsaan tersebut. Perbedaan generasi dan zaman tidak harus menjadi penghalang untuk mempertemukan gagasan tentang masa depan Indonesia.
Justru melalui dialog antargenerasi, sejarah dapat ditempatkan sebagai sumber pembelajaran untuk membangun masa depan.
Pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah Bung Karno kembali dalam ingatan bangsa.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah Indonesia sedang kembali memperkuat semangat kedaulatan nasional sebagaimana pernah diperjuangkan dalam gagasan-gagasan Bung Karno.
Di tengah perubahan geopolitik dan persaingan ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis: menjadi sekadar pasar dan pemasok sumber daya atau membangun kemampuan untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional.
Bagi GPM, semangat tersebut sejalan dengan prinsip bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri.
Dengan demikian, membaca kembali jejak Bung Karno bukan berarti menghidupkan masa lalu secara mentah. Yang jauh lebih penting adalah mengambil nilai-nilai yang masih relevan untuk menjawab persoalan bangsa hari ini: menjaga Pancasila, memperkuat kedaulatan ekonomi, mengelola sumber daya alam secara berkeadilan, serta memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pada akhirnya, semangat Marhaenisme bukan hanya tentang mengingat Bung Karno, tetapi tentang bagaimana cita-cita berdikari, kedaulatan dan keadilan sosial diwujudkan dalam kehidupan Indonesia masa kini.
Red **
