RepublikeXpose.com //
PATI / JAWA TENGAH – Desakan agar DPRD Kabupaten Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengemukakan. Tuntutan itu disampaikan Gerakan Masyarakat Anti Pungli (Germap) saat mendatangi kantor DPRD Pati, Senin (18/5/2026).
Rombongan Germap yang dipimpin Yayak Gundul diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, di ruang kerjanya. Dalam audiensi tersebut, Germap mendesak DPRD menggunakan fungsi pengawasan secara lebih tegas terhadap pemerintah daerah.
Yayak menilai kinerja Plt Bupati berjalan lambat, terutama dalam penanganan infrastruktur jalan rusak. Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan pemotongan bantuan puso bagi petani yang dinilai harus segera ditindaklanjuti.
“Kami mempertanyakan jalan rusak kapan ditangani oleh Plt Bupati Chandra. Kami ingin audiensi tetapi tidak ditanggapi, dan kami merasa didiskriminasi. Jadinya kita ke DPRD mendesak untuk dibentuk Pansus bahwa kinerja Plt. Bupati itu bobrok,” kata Yayak.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ali Badrudin menegaskan DPRD terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Menurut dia, apa yang disampaikan Germap akan menjadi bahan perhatian DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yayak dan teman-teman kami tampung sebagaimana fungsi kami di DPRD menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Ali.
Namun demikian, Ali mengingatkan bahwa pembentukan Pansus tidak bisa dilakukan secara spontan ataupun hanya berdasarkan tekanan kelompok tertentu. Menurutnya, ada mekanisme politik dan aturan kelembagaan yang harus dilalui sebelum Pansus dibentuk.
“Terlebih di DPRD itu akan ada banyak partai. Bukan kami saja. Jadi harus ada usulan dari fraksi dan disetujui mayoritas anggota DPRD,” terangnya.
Ali juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah di tengah berbagai dinamika politik dan pemerintahan yang berkembang. Ia menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap dilakukan dengan mengedepankan komunikasi yang baik serta menjaga stabilitas wilayah.
Menurutnya, DPRD akan terus membuka ruang dialog dengan seluruh kelompok masyarakat. Di sisi lain, setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat diharapkan tetap disikapi secara proporsional agar tidak memicu kegaduhan berkepanjangan di daerah.
Red *
