RepublikeXpose.com — JAKARTA– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang pembentukan regulasi perampasan aset yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun. Kehadiran aturan tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya, khususnya dalam mengembalikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, dalam laporan pembahasan menyampaikan bahwa rancangan tersebut telah melalui pembahasan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Prosesnya juga melibatkan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan para ahli, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Hasil pembahasan mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Substansi akhirnya dibangun di atas empat pilar utama, yakni prinsip perlindungan hak asasi manusia dan proporsionalitas, prosedur perampasan aset yang terukur, tata kelola aset yang transparan, serta pemulihan hak negara dan korban tindak pidana.
*Bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi mengejar hasil kejahatan
Salah satu substansi paling penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan mekanisme
*non-conviction based asset forfeiture;(NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelakunya.
Selama ini, proses penegakan hukum tidak hanya menghadapi persoalan membuktikan tindak pidana dan menghukum pelaku, tetapi juga menelusuri serta mengembalikan kekayaan yang telah dialihkan, disamarkan, atau dipindahkan ke berbagai bentuk aset.
Melalui mekanisme baru tersebut, negara memiliki jalur hukum untuk mengajukan perampasan aset meskipun perkara pidana terhadap pelaku tidak dapat diselesaikan melalui putusan pemidanaan dalam kondisi tertentu.
Berdasarkan Pasal 6, mekanisme tersebut dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya. Untuk mekanisme tanpa putusan pidana tersebut, aset yang menjadi objek permohonan harus memenuhi nilai paling sedikit Rp1 miliar.
Hal penting yang perlu dipahami adalah mekanisme ini bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Perampasan tetap harus melalui permohonan dan pemeriksaan pengadilan serta didasarkan pada pembuktian bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana.
Selain itu, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, pemulihan kekayaan hasil kejahatan dan proses pemidanaan tetap menjadi dua jalur penegakan hukum yang dapat berjalan sesuai ketentuan masing-masing.
*Cakupan tindak pidana semakin luas
Undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Ruang lingkupnya juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Pengaturan tersebut relevan dengan perkembangan kejahatan ekonomi modern. Penipuan investasi, transaksi keuangan ilegal, serta penggelapan dengan korban dalam jumlah besar dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya dialami individu, tetapi juga masyarakat secara luas.
Dalam konteks ini, keberhasilan penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada penangkapan dan pemidanaan pelaku. Harta yang diperoleh melalui kejahatan juga harus ditelusuri agar dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak.
UU Perampasan Aset juga mengatur bahwa aset hasil tindak pidana dapat berupa kekayaan yang telah dialihkan atau dikonversikan ke bentuk lain, termasuk modal, pendapatan, dan keuntungan ekonomi yang berasal dari kekayaan tersebut. Bahkan, dalam kondisi tertentu, aset lain yang sah milik pelaku dapat digunakan untuk memenuhi nilai kerugian atau kekurangan aset yang telah dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan.
*Perlindungan pihak ketiga menjadi ujian keadilan
Di balik kewenangan negara untuk merampas aset hasil kejahatan, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni perlindungan terhadap hak milik masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Dalam praktiknya, aset dapat tercatat atas nama pasangan, anggota keluarga, mitra usaha, atau pihak lain yang memperoleh harta secara sah. Karena itu, hubungan seseorang dengan tersangka atau terdakwa tidak boleh secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa harta miliknya merupakan hasil kejahatan.
Undang-undang ini memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian. Pemeriksaan permohonan perampasan aset juga dilakukan melalui sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
Dalam naskah yang menjadi bahan telaah, Pasal 36 mewajibkan Jaksa Pengacara Negara membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana. Sementara itu, Pasal 37 mengatur kewajiban pihak yang mengajukan keberatan untuk membuktikan kepemilikan yang sah atau menunjukkan bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana.
Di sinilah prinsip keseimbangan pembuktian harus benar-benar diterapkan. Jangan sampai masyarakat yang memperoleh aset secara sah justru menghadapi beban pembuktian yang tidak proporsional, terutama ketika dokumen kepemilikan atau riwayat transaksi sudah berusia lama.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik bukanlah celah untuk melindungi pelaku kejahatan. Sebaliknya, perlindungan tersebut merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum agar pemberantasan korupsi tidak mengorbankan warga yang tidak bersalah.
*Pengelolaan aset harus transparan dan bebas konflik kepentingan
Persoalan berikutnya adalah bagaimana negara mengelola aset yang telah diblokir, disita, maupun dirampas.
Aset hasil kejahatan dapat berbentuk uang, tanah, bangunan, kendaraan, saham, hingga kekayaan tidak berwujud. Setiap jenis aset memiliki karakteristik dan risiko pengelolaan yang berbeda.
Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan badan pengelola aset yang bertugas melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset. Selain itu, dibentuk badan pengawasan yang bertugas mengawasi pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset.
Ketentuan ini menjadi penting karena aset yang telah disita tidak boleh justru kehilangan nilai, terbengkalai, atau menjadi objek penyimpangan baru.
Keterbukaan informasi, laporan keuangan, penilaian profesional, serta sistem informasi yang memiliki jejak audit permanen harus menjadi standar pelaksanaan. Penjualan aset, termasuk dalam keadaan tertentu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, juga harus diawasi secara ketat dan dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas.
Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah independensi badan pengawas. Dalam naskah rancangan yang diunggah, pembentukan badan pengawas melibatkan Presiden dan persetujuan DPR dalam proses pengangkatan anggota. Desain kelembagaan seperti ini harus disertai proses seleksi yang terbuka, berbasis kompetensi, serta terlindung dari konflik kepentingan dan intervensi politik.
Independensi tidak cukup hanya tercantum dalam norma hukum. Independensi harus dibuktikan melalui cara lembaga bekerja, mengambil keputusan, memeriksa laporan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya.
*Masa pemberlakuan dan larangan berlaku surut perlu diperhatikan
Satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian publik adalah bahwa pengesahan di DPR tidak berarti undang-undang ini langsung dapat diterapkan pada hari yang sama.
Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola aset dan badan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
Artinya, pemerintah memiliki pekerjaan lanjutan untuk menyiapkan kelembagaan, peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia, sistem informasi, serta mekanisme koordinasi antarlembaga. Apabila pembentukan badan-badan tersebut terlambat, pelaksanaan undang-undang juga dapat tertunda.
Persoalan berikutnya terdapat pada Pasal 72 yang menegaskan bahwa perampasan dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.
Ketentuan tidak berlaku surut ini penting untuk menjamin kepastian hukum. Namun, konsekuensinya, perkara tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang mulai berlaku tidak dapat secara otomatis menggunakan mekanisme khusus berdasarkan aturan baru ini.
Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa undang-undang ini bukan instrumen instan untuk mengambil seluruh aset yang diduga berasal dari kejahatan pada masa lalu.
*Pemberantasan korupsi harus tetap berpijak pada keadilan
Pengesahan UU Perampasan Aset patut ditempatkan sebagai langkah penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana di Indonesia. Negara tidak boleh membiarkan hasil kejahatan terus dinikmati pelaku, sementara masyarakat dan negara menanggung kerugian.
Namun, keberhasilan sebuah regulasi tidak dapat diukur hanya dari besarnya aset yang berhasil disita atau dirampas. Ukuran yang lebih substantif adalah seberapa banyak kerugian negara dapat dipulihkan, seberapa jauh korban memperoleh kembali haknya, dan seberapa konsisten aparat menjalankan hukum tanpa diskriminasi.
Negara harus memiliki kekuatan untuk mengejar kekayaan hasil kejahatan, tetapi kekuatan tersebut harus dibatasi oleh hukum, transparansi, pengawasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Jangan sampai instrumen yang dirancang untuk memberantas kejahatan justru melahirkan ketidakadilan baru. Perampasan aset harus menjadi jalan untuk memulihkan keadilan, bukan menjadi alat kekuasaan.
Pada akhirnya, tantangan terbesar setelah pengesahan undang-undang ini bukan lagi bagaimana DPR membentuk regulasi, melainkan bagaimana pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Sebab, esensi pemberantasan korupsi bukan hanya membuat pelaku kehilangan hasil kejahatannya, melainkan memastikan kekayaan yang dirampas kembali memberikan manfaat bagi negara, korban, dan masyarakat luas.
Red **









