RepublikeXpose.com //
JAKARTA — Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan pentingnya sinergi antara KI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam memperkuat demokrasi.
Hal itu disampaikannya pada Podcast KI DKI Jakarta menghadirkan Ketua PWI Jaya, yang digelar di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).
“Media adalah pilar pertama demokrasi. Jika media tidak ada, jika jurnalis tidak hadir, maka demokrasi seperti apa yang bisa berjalan? KI tidak bisa bergerak sendiri, karena PWI adalah ruh demokrasi yang paling tinggi,” ujar Harry.
Menurut Harry, output Komisi Informasi secara teknis berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi. Namun, peran media menjadi kunci penting dalam mencerahkan publik dan mengawal kepentingan masyarakat.
“Musuh demokrasi bukan negara lain, melainkan ketika kepentingan publik yang tidak dikawal. Karena itu, diperlukan media yang kuat. Sinergi ini bukan hanya dengan pimpinan PWI, tetapi juga jurnalis hingga lapangan. Mereka yang menjadi garda depan _check and balance_ dalam demokrasi,” katanya.
Harry menambahkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) belum sepenuhnya dipahami hingga level jurnalis di lapangan. Padahal, undang-undang ini bukan hanya untuk Komisi Informasi, melainkan harus dimanfaatkan publik secara luas.
“KI hanya memastikan sebagai hilirnya, sebagai majelis komisioner. Nafas demokrasi adalah keterbukaan informasi. UU ini harus dimanfaatkan, karena saat ini masih sangat minim yang menggunakan mekanisme KIP, hanya segelintir saja,” jelasnya.
Ia menegaskan, melalui Anugerah Jurnalistik MH Thamrin, KI DKI Jakarta mendukung penuh peran media sebagai pilar demokrasi.
“Podcast ini menjadi gema pilar demokrasi. Media harus berdiri kokoh dan teguh, karena publik Jakarta berharap banyak. Dengan energi baru, media dapat terus mendukung kepentingan publik sebagai feedback bagi pembangunan. KI hadir sebagai pemantik (warming up) agar keterbukaan informasi semakin kuat,” tutupnya.
Senada, Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo, menyebut media harus tetap hidup di tengah disrupsi dan era post-truth.
“Media tidak boleh mati. Justru saat terjadi disrupsi dan banjir informasi di media sosial, pers hadir sebagai penyeimbang sekaligus penenang masyarakat,” ujarnya.
Kesit menambahkan, meski industri media menghadapi keterbatasan, termasuk pengurangan awak redaksi, pers tetap menjadi penopang informasi yang akurat. Ia juga menyinggung Anugerah Jurnalistik MH Thamrin ke-51 yang akan digelar 29 Agustus 2025 di Auditorium RRI Jakarta.
“Anugerah ini menjadi wadah insan media untuk berkarya sekaligus menggali dinamika Jakarta. Tahun ini ada tujuh kategori lomba, karya bertema KIP ke depan perlu diperkuat, dengan peningkatan kolaborasi dan sinergi,” jelasnya.
Meski PWI menghadapi tantangan internal, bersamaan dengan agenda kongres pusat, PWI Jaya tetap mandiri menyelenggarakan kegiatan dengan dukungan para mitra.
“Kepercayaan mitra masih tinggi. Ini bentuk penghargaan PWI Jaya untuk rekan-rekan media,” tuturnya.
Ia berharap kedepan mengambil momentum ulang tahun Jakarta sekaligus ajang penghargaan jurnalistik dapat meningkatkan literasi media masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.
“Kami yakin dengan sosialisasi KI yang tepat, bisa menjadi sarana mendekatkan diri dengan publik, bahkan diperkuat dengan MoU ke depan,” harapnya.
Red *
