RepublikeXpose.com – JAKARTA-
Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar pada sejumlah media online, terkait tuduhan terhadap Klinik Utama Sentosa,
Rully Tarihoran, SH., kuasa hukum klinik dalam siaran persnya, Rabu (13/5/’26) kepada sejumlah media, di kantornya Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan menyampaikan bahwa pihak-pihak yang mengaku sebagai “Pekerja atau Karyawan” di Klinik Utama Sentosa faktanya, tidak memiliki hubungan kerja tetap maupun hubungan hukum ketenagakerjaan dengan klinik.
Sebagaimana data akurat di perusahaan itu, para pengadu (4 orang -red), tidak pernah memiliki kontrak kerja, slip gaji, scedul ketentuan jam kerja dan pengangkatan sebagai pegawai tetap.
Bahkan antara Klinik dengan pihak pengadu, tidak ada hubungan subordinasi sebagaimana unsur hubungan kerja sesuai peraturan ketenagakerjaan, tandas Rully Tarihoran, SH.
Keterlibatan para pengadu hanya sebatas tenaga lepas/freelance yang membantu dalam kondisi tertentu dan tidak terikat secara permanen dengan pihak klinik.
Perlu diketahui, saat ini Klinik Utama Sentosa telah tutup permanen dan tidak lagi beroperasi. Penutupan tersebut dilakukan secara internal dan bukan karena adanya perselisihan.
Kepedulian Sosial
Sebelum operasional klinik dihentikan, pemilik pernah menunjukkan itikad baik sebatas hubungan kekerabatan dengan empat orang tersebut dengan menawarkan bantuan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk dibagikan.
Sifatnya hanya sebatas persahabatan dan kepedulian.
Adapun Verklaring atau ‘Surat Pengalaman Kerja’ diberikan, saat itu tujuannya untuk membantu mereka mencari pekerjaan di tempat lain.
Oleh karena itu tegas Rully, pemberitaan yang menggiring opini seolah-olah para pengadu merupakan pekerja tetap yang hak-haknya dilanggar adalah tidak benar, menyesatkan dan berpotensi merugikan nama baik pihak klinik maupun pemiliknya.
Selain itu tambah Rully, pihaknya sangat menyayangkan pemberitaan yang tidak mengedepankan asas keberimbangan serta tidak melakukan konfirmasi secara proporsional kepada pihak klinik sebelum melakukan publikasi.
“Kami, tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Namun tidak akan tinggal diam terhadap setiap tindakan penyebaran informasi yang tidak benar, fitnah maupun pencemaran nama baik yang merugikan,” tegas Rully menjawab media.
Pada kesempatan itu, Rully juga mengimbau kepada khalayak umum supaya tidak mudah mempercayai informasi sepihak. Sebaiknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta objektivitas dalam menilai suatu persoalan hukum.
Pemberitaan ini disampaikan, guna meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
M Sormin./ Red
