RepublikeXpose. Com =
JAKARTA // – Baru baru ini viral lagu yang berjudul “Bayar, bayar, bayar” yang di bawakan kelompok Band Sukatani yang menceritakan betapa buruknya birokrasi di dunia kepolisian.
Namun apa yang di nyanyikan oleh kelompok Band Sukatani itu juga tidak kalah dengan gambaran betapa buruknya sistem pelayanan di birokrasi pemerintahan di DKI Jakarta terutama pada sistem pelayanan perizinan PBG di Jakarta Barat.
Lagu”Bayar, bayar bayar’ itu juga berlaku di pelayanan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CITATA) Jakarta Barat. Pelayanan PBG yang semula di gagas menteri Perumahan Rakyat bisa selesai dalam satu hari itu ternyata tidak berlaku di Jakarta Barat.
Pemangkasan birokrasi atau perubahan sistem digitalisasi dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, malah sebaliknya. Pelayanan menjadi ajang pungli untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya oleh para oknum di Sudin Citata Jakarta Barat.
Masyarakat dibuat semakin pusing dan rumit Pengurusan PBG yang di canangkan Menteri Perumahan Rakyat Maruara Sirait dinilai masyarakat hanya omong kosong belaka. Pada kenyataannya masyarakat semakin di persulit oleh para oknum yang mencari keuntungan di Suku Dinas Citata. Ada uang berkas jalan. Tak ada setoran berkas tidak akan di proses.
Masyarakat di buat stres oleh para oknum petugas di Suku Dinas Citata. Karena semua kelancaran berkas harus “bebayar, bayar bayar”. Kalau tidak memberikan uang pelicin dipastikan berkas pengurusan anda tidak akan diproses dan akan mandek sampai berbulan bulan bahkan bertahun tahun.
“Berkas saya sudah hampir satu tahun di dalam tidak di proses, setiap kita konsultasikan selalu ada saja kekurangan atau kesalahan dari pemberkasan itu. Ya” Begitu kalau tidak kita kasih uang dipastikan berkas kita tidak akan di proses. “ujar Margiono salah satu warga yang mengurus berkasnya sudah hampir satu tahun.
Dirinya mengaku sangat kecewa dengan sistem pelayanan di Suku Dinas Citata Jakarta Barat yang tidak melayani masyarakat dengan hati tapi melainkan dengan rupiah.
” Siapa yang bawa rupiah pasti akan dilayani bahkan di muliakan, jika anda hanya berharap berkas anda akan berjalan sebagai mana mestinya layaknya sebuah pelayanan birokrasi dipastikan anda akan kecewa. “tegas margiono pada wartawan.
Yang lebih sadis lagi di Sudin Citata Jakarta Barat kata dia, bahwa hampir semua pegawainya ikut bermain, mulai dari pimpinan tertinggi, Kepala Seksi,Staf teknis bahkan sampai pekerja paling bawah tukang antar surat pun ikut bermain memeras mayarakat.” katanya.
Dirinya berharap dengan adanya gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru Pramono – Rano ini bisa memperbaiki kondisi pelayanan birokrasi di Jakarta Barat khususnya di Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan yang sudah sangat jauh dari nilai pelayanan sebuah pemerintahan di kota metropolitan.
“Saya berharap gubernur yang baru ini bisa mengevaluasi semua pejabat yang memiliki mental korup terutama di Sudin Citata. Bila perlu ganti semua mulai dari Kasudin Citata, Kepala Seksi sampai kepada semua stafnya yang dinilai masyarakat sudah sangat meresahkan.Bukan hanya masyarkaat yang di rugikan tetapi negara juga dirugikan akibat buruknya sistem perlayanan yang dapat menghambat investasi dan ekonomi masyarakat. “tegasnya
Ia berharap pihak aparat penegak hukum kejaksaan tinggi DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran terhadap informasi maraknya pungli di Sudin Citata Jakarta Barat tersebut.
Karena informasi maraknya pungli di Sudin Citata Jakarta Barat itu sudah sangat meresahkan masyarkat.
Menanggapi hal itu kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Barat Heru belum bisa di konfirmasi.
Red*
