RepublikeXpose.com :
JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harimau Raya selaku kuasa hukum Ibu Nur Luthfyah Ourrotu AS kembali menyoroti penanganan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang berkaitan dengan transaksi pembelian unit ruko di kawasan Grand Galaxy City, Bekasi Selatan, dengan nilai kerugian yang dilaporkan sekitar Rp1,8 miliar.
Perkara ini bermula dari rangkaian transaksi yang berlangsung sejak 2023. Namun hingga kini, korban mengaku belum memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan.
Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/4103/VII/2024/SPKT/Polda Metro Jaya.
Dalam perkara tersebut, nama PT Widyatama Agung Lestari dan Wirna Widiyanti disebut dalam sejumlah dokumen, komunikasi, serta rangkaian transaksi yang menjadi bagian dari persoalan hukum yang dilaporkan korban.
LEBIH DARI TIGA TAHUN SEJAK TRANSAKSI, PERKARA BELUM TUNTAS
LBH Harimau Raya menilai perjalanan perkara tersebut sudah cukup panjang. Rangkaian transaksi disebut telah dimulai sejak 2023, sementara laporan polisi dibuat pada Juli 2024.
Hingga September 2026, korban mengaku masih menunggu kejelasan mengenai penyelesaian perkara tersebut.
Menurut LBH Harimau Raya, lamanya proses penanganan perkara menjadi perhatian serius karena nilai kerugian yang dilaporkan mencapai kurang lebih Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
“Lebih dari tiga tahun sejak rangkaian transaksi dimulai, korban masih menunggu kepastian. Bagi korban, ini bukan persoalan kecil karena menyangkut kerugian sekitar Rp1,8 miliar dan hak untuk memperoleh kepastian hukum,” ujar Ketua Umum LBH Harimau Raya, Dimas Wahyu, SH., Pid.
SUDAH MENERIMA SEJUMLAH SP2HP
LBH Harimau Raya menyampaikan bahwa korban telah menerima sedikitnya 11 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Salah satu SP2HP yang menjadi perhatian adalah SP2HP Nomor B/2115/IV/RES.1.11./2026/Ditreskrimum tertanggal 15 April 2026.
Dalam SP2HP tersebut, sebagaimana disampaikan kepada LBH Harimau Raya, perkara masih berada dalam tahap penyelidikan dan terdapat pihak yang disebut belum hadir memberikan keterangan tambahan kepada penyidik.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan LBH Harimau Raya meminta agar penanganan perkara dapat segera memperoleh kejelasan.
PERSOALAN TRANSAKSI RUKO
Berdasarkan keterangan klien dan dokumen yang dimiliki LBH Harimau Raya, pada 2023 klien diperkenalkan kepada pihak yang menawarkan unit ruko di kawasan Grand Galaxy City, Bekasi.
Dalam rangkaian komunikasi dan dokumen transaksi, terdapat nama Wirna Widiyanti serta PT Widyatama Agung Lestari. Klien kemudian melakukan pembayaran secara bertahap untuk pembelian unit ruko di Rukan Sentra Niaga Blok RSN 3 Nomor 17 Grand Galaxy City.
Namun setelah pembayaran dilakukan, klien mengaku belum memperoleh kepastian terkait penyerahan sertifikat maupun status hukum objek yang diperjanjikan. LBH Harimau Raya juga menyebut adanya surat dari pihak Grand Galaxy City tertanggal 15 Juli 2024 yang menurut pihak korban berkaitan dengan hubungan hukum dalam transaksi tersebut. Atas rangkaian peristiwa tersebut, korban mengaku mengalami kerugian materiil maupun immateriil.
LBH HARIMAU RAYA: JANGAN BIARKAN PERKARA BERLARUT-LARUT
Ketua Tim Advokat LBH Harimau Raya, Jonias Latekay, SH, mengatakan pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik.
Menurutnya, LBH Harimau Raya hanya meminta agar perkara tersebut ditangani berdasarkan fakta, bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menghormati proses hukum dan kewenangan penyidik. Tetapi korban juga mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum. Jika memang belum cukup bukti, tentu harus berdasarkan hasil penyelidikan. Jika ditemukan bukti yang cukup, maka proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan.”
Jonias menegaskan, pihaknya tidak sedang memberikan vonis kepada pihak mana pun.
“Kami tidak mengatakan seseorang bersalah. Itu kewenangan pengadilan. Yang kami minta adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan transaksi diperiksa secara objektif sehingga perkara ini memiliki arah dan kepastian,” tegasnya.
DESAK GELAR PERKARA DAN PEMERIKSAAN PIHAK TERKAIT
LBH Harimau Raya mendesak Polda Metro Jaya untuk:
1) Mempercepat penanganan perkara secara profesional, objektif dan transparan.
2) Melakukan gelar perkara apabila diperlukan untuk menentukan arah penanganan.
3) Memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi.
4) Menindaklanjuti seluruh alat bukti dan dokumen yang telah disampaikan.
5) Memberikan perkembangan perkara kepada korban sesuai ketentuan yang berlaku.
6) Menentukan langkah hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
7) Memberikan kepastian hukum kepada korban mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
“KAMI AKAN TERUS MENGAWAL”
Dimas Wahyu menegaskan LBH Harimau Raya akan terus mengawal perkara tersebut melalui jalur hukum yang sah, “Kami akan terus mengawal perkara ini. Kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya meminta proses hukum berjalan sebagaimana mestinya: objektif, profesional, transparan dan memberikan kepastian kepada korban.”
Ia menambahkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan proses penegakan hukum yang dapat dipercaya.
“Jangan sampai lamanya proses justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika perkara ini memang harus dilanjutkan, silakan dilanjutkan sesuai hukum. Jika ada alasan hukum untuk menghentikan, sampaikan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Yang paling penting adalah jangan biarkan korban terus menunggu tanpa kepastian.”
LBH HARIMAU RAYA AKAN TEMPUH LANGKAH HUKUM
LBH Harimau Raya menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang tersedia apabila tidak terdapat perkembangan yang memadai, termasuk permohonan gelar perkara dan mekanisme pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
LBH Harimau Raya kembali menegaskan bahwa penyebutan nama pihak-pihak dalam rilis ini tidak dimaksudkan sebagai vonis atau kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Seluruh dugaan masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.
Red. **
Sumber : DPP LBH HARIMAU RAYA
Pengawalan Hukum • Keadilan • Transparansi • Untuk Rakyat
