RepublikeXpose.com // JAKARTA BARAT, – Pelaksanaan eksekusi lahan kosong di Jalan Kali Tanggul Timur, RT 011/RW 010, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dilaksanakan oleh Juru Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa (7/7/2026), menuai keberatan dari pihak termohon. Pelaksanaan eksekusi tersebut dinilai janggal karena diduga tidak sesuai dengan penetapan eksekusi yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Kuasa hukum termohon, Bagus Bastoro, S.H., Advokat dari Kantor Hukum HUGO FRANATA dan PARTNERS, menjelaskan bahwa dirinya mendampingi Masenah Cs selaku termohon dalam pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Minto Cs sebagai pemohon.
Menurut Bagus, objek tanah yang saat ini menjadi sengketa sebelumnya telah dieksekusi pada September 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
“Pelaksanaan eksekusi saat itu juga dilakukan melalui proses konstatering atau pencocokan batas-batas objek tanah. Dalam putusan tersebut disebutkan luas tanah 3.570 meter persegi, sedangkan Girik Nomor 1989 atas nama Saini binti Ramin mencatat luas 4.001 meter persegi. Hal tersebut juga diperkuat dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari BPN yang menyatakan objek tanah atas nama Saini binti Ramin seluas 4.001 meter persegi,” ujar Bagus.
Namun, pada pelaksanaan eksekusi Selasa (7/7/2026), Bagus menyebut telah dilakukan pembongkaran pagar panel yang berada di atas objek tanah yang dikuasai kliennya. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan meskipun objek eksekusi merupakan tanah kosong dan diduga tidak terdapat perintah pembongkaran dalam penetapan eksekusi.
Ia juga menyampaikan sejumlah keberatan terhadap proses pelaksanaan eksekusi tersebut.
Pertama, pihaknya menyoroti adanya perbedaan dasar girik yang digunakan dalam penerbitan tiga Sertifikat Hak Milik atas nama Minto Cs yang disebut berasal dari Girik Nomor 1989 atas nama Saini binti Ramin.
Kedua, pihak termohon mempertanyakan keabsahan Akta Jual Beli (AJB) yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut. Menurut Bagus, dalam AJB tersebut tercantum nama Jaenab yang saat itu diduga masih berusia 14 tahun atau di bawah umur.
Ketiga, Bagus menyatakan pembongkaran pagar dilakukan tanpa adanya koordinasi maupun pemberitahuan kepada pihak termohon. Selain itu, menurutnya, akses masuk ke lokasi sebenarnya tersedia melalui pintu gerbang sehingga pembongkaran pagar dinilai tidak diperlukan.
“Berdasarkan hal-hal tersebut, kami akan menempuh sejumlah upaya hukum,” tegas Bagus.
Ia menjelaskan, langkah pertama yang akan ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keabsahan Sertifikat Hak Milik yang menurut pihaknya diterbitkan berdasarkan AJB yang diduga bermasalah.
Langkah kedua, pihaknya berencana melaporkan dugaan pengrusakan pagar kepada kepolisian karena menilai tindakan tersebut merupakan dugaan tindak pidana.
Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dugaan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), karena menurut mereka penetapan eksekusi tidak memuat perintah pembongkaran.
Sementara itu, Gatot Suntoro yang mengaku memiliki keterkaitan dengan pihak termohon juga menilai proses eksekusi tersebut berlangsung tidak lazim.
Menurutnya, objek tanah yang dieksekusi sebelumnya telah menjadi objek pelaksanaan eksekusi pada tahun 2022. Ia juga menyebut Lurah Kapuk tidak hadir di lokasi serta RT dan RW setempat tidak menerima pemberitahuan terkait pelaksanaan eksekusi tersebut.
“Sehingga terkesan pelaksanaan eksekusi ini hanya mengakomodasi kepentingan salah satu pihak,” ujarnya.
Pihak termohon memastikan akan menempuh jalur hukum melalui kuasa hukumnya, baik dengan membuat laporan kepada kepolisian maupun kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemohon, Minto Cs, belum memberikan keterangan. Saat ditemui di lokasi, pihak pemohon tidak bersedia memberikan tanggapan kepada awak media.
Red **
