Doloksanggul, RepublikeXpose.com
Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE diwakili Sekda Drs. Tonny Sihombing, M.IP pimpin Rapat Koordinasi (rakor) Profiling Kebutuhan Pemberdayaan Perhutani Sosial dan Kebutuhan Lapangan bersama Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan, Senin (20/2) di Doloksanggul
Tonny Sihombing dalam keterangan Pers Diskominfo mengatakan bahwa Pemkab Humbahas sangat mendukung program tersebut, dimana perhutanan sosial merupakan sebuah program nasional bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Program ini merupakan wujud asas keadilan dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan untuk dijadikan tempat berusaha bagi masyarakat, mengembangkan sumber kehidupan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya. Di Sumut ada terdapat 9 kabupaten yang dipilih sebagai lokus intervensi pmberdayaan yaitu Langkat, Simalungun, Serdang Berdagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Samosir, Deli Serdang dan Humbang Hasundutan.
Dari 9 Kabupaten itu ada tiga yang menjadi lokus intervensi pemberdayaan pertama yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir. Lokus intervensi pemberdayaan pertama ini dipilih berdasarkan ketersediaan KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) dan kualitasnya, keaktifan Pemda dalam mendukung program itu, kuantitas surat keterangan per kabupaten, ketersediaan pemetaan sosial (kebutuhan pemberdayaan dan komoditi), insan dengan lokasi yang diserahkan SK-nya oleh Presiden, asesibilitas serta kondusifitas atau minimnya konflik sosial/tenurial di lapangan.
Hadir juga dalam rapat ini, para pimpinan OPD, Kepala UPT Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) XIII di Doloksanggul, Kepala UPT Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) XII di Tarxutung, para Camat, Kepala Desa, dan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH).
RE/M Sormin/Red
