REPUBLIKEXPOSE.COM – JAKARTA, Sejumlah aktivis pemuda di DKI Jakarta masih mempertanyakan sikap Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait pelarangan pengibaran bendera Merah Putih di Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara pada HUT RI, 17 Agustus lalu.
Persoalan ini sengaja didiamkan. Ada apa?
Bertempat di Kafe Bintang, Jl. Percetakan Negara IV, digelar acara Bincang-bincang dengan tema “Ada Apa Dengan Merah Putih di PIK”. Hadir sebagai narasumber Ketua GMNI Jakarta Timur Jainal Labalawa, Ketua HMI Cabang DKI Jakarta Irfan Maftuh, Ketua Pemuda Utara, Ginting, Ketua Laskar Merah Putih Indonesia Jakarta Utara, Jones Naibaho dan Kuasa Hukum Juju Purwanto.
Atas peristiwa yang terjadi pada Hari Kemerdekaan itu, Jainal Labalawa menyatakan rasa sesal adanya peristiwa itu. Ia menukik sejarah bangsa ini yang berdarah-darah memperjuangkan Merah Putih. “Apa yang dilakukan warga Pantai Indah Kapuk itu tidak menghargai kami sebagai pribumi. Saya meminta Pemda DKI memberi sanksi yang keras agar tidak terulang lagi,” tutur Jainal kepada Republikexpose.com, Kamis (2/9/2021).
Selama ini, terkesan warga di PIK tak peduli dengan simbol-simbol negara. Itulah sebabnya, pada HUT RI 17 Agustus 2021 sejumlah anggota Laskar Merah Putih ingin membentangkan bendera Merah Putih di wilayah Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi mereka dilarang kepolisian, dengan alasan akan menimbulkan kerumunan warga padahal DKI Jakarta tengah memasuki PPKM level 4, sebagaimana dijelaskan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan.
Rizal Kobar, Ketua Komando Barisan Rakyat melihat selama ini kejadian-kejadian di wilayah PIK seakan mau ditutupi. Di PIK terjadi peristiwa penyelundupan narkoba besar-besaran. PIK juga menjadi kawasan elit yang tertutup bagi warga kebanyakan. PIK seperti negara kecil dalan NKRI. Seharusnya Pemprov DKI sudah lama menyelesaikan persoalan ini dengan memanggil pengelola PIK Agung Sedayu Grup.
Juju Purwanto SH mengatakan, ada undang-undang yang mengatur simbol-simbol negara, termasuk kewajiban warga mengibarkan bendera Merah Putih pada hari nasional. Anehnya, sejak 2016, warga PIK tak mengibarkan bendera. Ini menimbulkan kemarahan dan protes. Di Hari Proklamasi itulah organisasi Laskar Merah Putih mencoba membentangkan bendera di situ, namun mereka dicegah aparat keamanan.
Menurut Juju Purwanto, seharusnya manajemen PIK dipanggil Pemda DKI Jakarta dan diberi sanksi. Sanksi sosial dan moril datang dari masyarakat yang melihat keangkuhan warga PIK. Namun, surat yang dikirim GMI, HMI, dan Pemuda Utara, kepada Gubernur Anies Baswedan, tak direspon.
Peserta Bincang-bincang Kebangsaan ini, masih mempertanyakan sikap Pemda DKI Jakarta. “Menurut saya, pihak manajemen PIK dan Pemda Jakarta harus jelaskan masalah ini pada publik secara baik-baik, agar tidak menimbulkan efek lain,” ujar Rizal Kobar.
Dulu, Kawasan Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ini merupakan kawasan mangrove. Kawasan ini kemudian dialihfungsikan menjadi kawasan elit dan eksklusif. Salah satu dampak besar dari alihfungsi lahan PIK, yaitu terjadinya banjir di Jakarta karena air dari daratan terhambat masuk ke laut. Akibatnya, Jakarta panen banjir tiap tahu. Tak sebatas persoalan ekologis, PIK masih menyisakan kecemburuan sosial*
(Rika)
