RepublikeXpose.com : JAKARTA PUSAT – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI MP) melantik sebanyak 125 pengurus periode 2026–2031 sekaligus menggelar rapat kerja (Raker) di Gedung Djoeang 45, Jalan Menteng Raya No. 31, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri sekitar 100 peserta dan dipimpin langsung Ketua Umum DPP APKLI MP, dr. Ali Mahsun ATMO., M.Biomed.
Mengusung tema “Dukung dan Sukseskan Program Unggulan Presiden Prabowo Subianto (MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat)”, kegiatan ini mengambil subtema “Wujudkan Ekonomi Nasional Tumbuh 8%”.
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 125 pengurus resmi dikukuhkan dengan nama Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia.
Kepengurusan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendampingan usaha kecil dan mikro serta pedagang kaki lima (UKM PKL).
APKLI MP juga menargetkan pendampingan dan pengembangan hingga 100 juta UKM PKL agar mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi dinamika ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional, sekaligus menyambut puncak bonus demografi 2030.
Dalam arah kebijakan organisasi periode 2026–2031, APKLI MP menekankan tata kelola organisasi berbasis base time management and strategy serta pendekatan super accelerated learning by doing.
Selain pelantikan dan rapat kerja, kegiatan tersebut diisi dengan penyaluran bantuan sosial, beasiswa bagi anak yatim piatu, serta bantuan usaha kepada pedagang kaki lima melalui program Sedekah Keselamatan Nusantara Indonesia.
Program tersebut mencakup beasiswa pendidikan sebesar Rp500 ribu untuk siswa SD, Rp600 ribu untuk siswa SMP, dan Rp750 ribu untuk siswa SMA. Selain itu, diberikan bantuan modal usaha sebesar Rp1 juta bagi pedagang kopi keliling dan pedagang asongan, serta santunan Rp250 ribu bagi setiap anak yatim piatu.
Dalam kesempatan itu, DPP APKLI MP juga menyampaikan sejumlah pandangan terkait kondisi perekonomian nasional.
Organisasi tersebut mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir omzet dan pendapatan UKM PKL mengalami penurunan di berbagai kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat.
APKLI MP turut menyoroti dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto yang dinilai perlu diusut secara tuntas.
Menurut organisasi tersebut, persoalan itu berkaitan dengan stabilitas nasional, keamanan, dan kedaulatan negara. APKLI MP meminta pihak yang bertanggung jawab diusut melalui proses hukum.
Selain itu, APKLI MP menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan praktik pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh pihak-pihak yang dinilai merugikan kepentingan rakyat. Organisasi ini berharap kekayaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja yang membahas arah kebijakan organisasi, pemaparan dan pembahasan program kerja, hingga perumusan serta penetapan hasil rapat.
Hasil Raker DPP APKLI MP tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 9 Desember 2026 di Jakarta.
Rakernas tersebut direncanakan menjadi forum pemantapan program kerja organisasi, mulai dari tingkat nasional hingga akar rumput.
Seluruh rangkaian pelantikan dan rapat kerja berakhir sekitar pukul 16.00 WIB. Kegiatan berlangsung aman dan kondusif.
Melalui kepengurusan baru ini, DPP APKLI MP berharap dapat memperkuat peran organisasi dalam mendampingi pelaku UKM dan pedagang kaki lima serta mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Red **
