RepublikeXpose.com = JAKARTA //
Pernyataan Muhammad Khozin, Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI Muhammad Khozin yang meminta aparat kepolisian “tidak mempidanakan” pihak-pihak atau aktivis yang sedang melakukan penyelesaian persoalan agraria di wilayah adat Nangahale, Kabupaten Sikka, NTT, merupakan bentuk intervensi kekuasaan legislatif terhadap proses penegakan hukum oleh Aparat Kepolisian Polda NTT.
Pernyataan Muhammad Khozin, yang juga anggota Komisi II DPR RI itu, bukan menunjukan bahwa ia sedang melaksanakan fungsi pengawasan DPR, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang legislatif, mengintervensi pelaksanaan tugas Polri di bidang Penegakan Hukum.
Dalam menilai proses hukum kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah HGU PT. Krisrama di Polda NTT Saudara Muhammad Khozin, belum memahami substansi permasalahan yang sesungguhnya terjadi, tetapi sudah membentuk “opini sesat” dan “mendiskreditkan” kerja keras Aparat Polri Polda NTT, dalam penanganan peristiwa pidana terkait HGU PT. Krisrama yang diberikan oleh Pemerintah, Cq. Kanwil BPN Provinsi NTT dan Pemda Sikka dengan sangat bijaksana dan penuh kehati-hatian.
Aparat Kepolisian Polda NTT, khususnya Penyidik pada Ditkrimum telah sangat berhati-hati bekerja dan telah melalui tahapan, penyelidikan hingga memasuki penyidikan yang maksimal sesuai dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang berlaku.
Selanjutnya seluruh Berita Acara hasil Pemeriksaan Saksi dan Calon Tersangka oleh Penyidikpun telah melewati proses penelitian oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTT, sehingga penyempurnaan terhadap penggunaan pasal-pasal sangkaan dan penempatan alat bukti sesuai unsur-unsur pidana dalam setiap pasal sangkaanpun telah dipenuhi sesuai dengan petunjuk Jaksa Peneliti.
Jadi sekali lagi, Anggota DPR RI, Muhammad Khozin telah bertindak offside, jangan sok jadi pahlawan kesiangan, dan jangan mengajari ikan berenang, karena itu, jika hendak mengomentari suatu permasalahan di NTT datanglah ke NTT dan dengarkan dulu semua pihak yang terlibat dalam proses perkara dimaksud, sehingga opini yang disampaikan kepada publik itu valid dan bernilai.
Tim Advokasi Flobamora NTT di Jakarta, sangat menyesalkan sikap Saudara Mohammad Khozin, Anggota Komisi II DPR itu. Karena sebagai pihak yang selama ini ikut mengadvokasi dan membela kepentingan PT. Krisrama dan Warga Masyarakat Nangahale, kami tahu betul apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Tersangka John Bala dkk. yang mengaku sebagai aktivis dan tahu betul apa yang sudah dilakukan secara maksimal oleh Penyidik pada Direktorat Kriminal Umum Polda NTT dalam perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah HGU PT. Krisrama.
Oleh karena itu, terhadap permintaan Muhammad Khozin, agar Aparat Penegak Hukum dapat menangkap spirit dari Presiden dalam penyelesaian konflik agraria, justru spirit Presiden Prabowo dalam penyelesaian setiap peristiwa pidana, termasuk dalam konflik Agraria adalah tegakan hukum tanpa pandang bulu, mau dia sebagai aktivis, advokat, Anggota DPR, atau Pejabat Negara-pun jiga ia diduga terlibat peristiwa pidana, maka harus berhadapan dengan proses hukum. Itulah spirit Penegakan Hukum Presiden Prabowo, sehingga jangan diplintir dan jangan dipolitisir.
Terkait uraian Muhammad Khozin sebagaimana dilansir oleh media, soal substansi perkara yang terjadi di wilayah adat di Nangahale, Sikka, baik mengenai luas tanah -/+ 868,73 hektar yang dihuni sekitar 1.237 warga dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian, yang menurut Muhammad Khozin, lahan itu telah dikuasai masyarakat sejak tahun 1860, adalah ilusi dan bersifat insunuatif dari seorang Muhammad Khozin, Anggota DPR tanpa melakukan tabayun tapi sudah melempar isu atas nama kriminalisasi.
Cara pandang Anggota DPR RI, Saudara Muhammad Khozin, seperti inilah yang disebut memutarbalikan sejarah, fakta-fakta sosial dan fakta-fakta hukum, karena menyampaikan sesuatu kepada publik, tanpa chek and balance dan tidak mencerna permasalahan secara komprehensif, lantas sengaja dengan itikad tidak baik, mencoba memanipulasi sejarah pemilikan PT. Krisrama dan sejarah tentang Masyarakat Adat di Naghale.
Begitu pula dengan pernyataan Muhammad Khozin, dengan merujuk pada “Keppres No. 32 Tahun 1979, sebagai dasar untuk membenarkan Perbuatan Melanggar Hukum John Bala dkk., bahwasanya tanah eks-HGU yang diduduki rakyat dan layak untuk pemukiman/pertanian harus diberikan kepada rakyat,” di sinilah menunjukan bahwa Saudara Muhammad Khozin tidak membaca secara utuh Kepres No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
Justru Kepres No. 32 Tahun 1979 itu memberikan hak eksklusif dengan memberikan hak prioritas kepada bekas pemegang HGU, Cq. PT. Krisrama untuk melanjutkan usahanya dengan SHGU baru dan hal itu sudah dilakukan sebagai sebuah kebijaksaan yang sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian ATR/BPN RI, untuk memberikan kepada PT. Krisrama dan bukan kepada warga atau aktivis yang melanggar hukum dan hak PT. Krisrama.
Jika Saudara Muhammad Khozin ingin berbakti dan mengabdi untuk bangsa dan negara, maka fasilitasi dengan membantu membiayai saja setiap warga negara yang hendak menuntut hak atas tanah melalui upaya hukum yang tersedia, bukan dengan cara melempar opini yang menyesatkan dan bersifat adu domba, sok jadi pahlawan.
Red **
(Petrus Selestinus, Advokat dan Kuasa Hukum PT. Krisrama dari TA-FKM Flobamora NTT di Jakarta).
