RepublikeXpose.com =
TIMUR TENGAH SELATAN // Gelombang protes massa yang tergabung Aliansi Jurnalis, Aktivis Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT), serta masyarakat adat dari Linamnutu, Bena, dan Spaha, akhirnya mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri ( Kejari) TTS dalam aksi damai, Senin (21/1/2026).
Massa yang turun dengan membawa spanduk bertuliskan nada kecaman dan menuntut keadilan penegakan hukum di TTS itu, melakukan long march dari titik kumpul di Lapangan Puskesmas menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS.
Aksi yang terjadi adalah bentuk dari akumulasi kemarahan rakyat atas “matinya demokrasi” dan “mandulnya hukum” di Kabupaten TTS.
Pers dan Advokat Dibungkam
Terpantau massa tiba di depan gerbang Kejari TTS dan melakukan orasi, menyoroti dugaan arogansi dan pembatasan hak sipil yang dilakukan oleh oknum pegawai Kejari TTS
Dalam orasinya, para demonstran menyoroti kebijakan yang dinilai tidak masuk akal, atas larangan bagi wartawan untuk membawa ponsel ke dalam kantor kejaksaan serta larangan meliput di area kompleks Kejari.
Sikap arogansi yang di pertotonkan oknum pegawai Kejari TTS ini, di nilai menjadi biang dan upaya sistematis menutupi borok institusi dari mata publik.
“Bagaimana mungkin di era keterbukaan informasi ini, wartawan dilarang membawa alat kerjanya? Apa yang disembunyikan di dalam gedung megah itu? Apakah Kejari TTS kini menjadi area terlarang bagi transparansi?”. teriak salah satu orator yang disambut pekikan “Lawan!” dari massa aksi.
Bukan hanya itu saja, profesi advokat pun tak luput dari pembatasan. Massa mengecam keras tindakan oknum Kejari yang melarang Kuasa Hukum Arman Tanono, SH, untuk melakukan konferensi pers di depan kantor kejaksaan. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Advokat dan hak kebebasan berpendapat di muka umum.
Tampak Arman Tanono, yang juga bertindak sebagai koordinator lapangan, turut angkat bicara, bahwa pengacara saja bisa dibungkam, apalagi rakyat kecil.
Membongkar Kasus Korupsi
Selain isu pembungkaman, Kasus dugaan pun menuai sorotan tajam. Massa menduga Penanganan korupsi dinilai jalan di tempat dan terkesan ada “permainan mata”.
Terbukti FPDT mencatat ada empat kasus besar yang menjadi sorotan tajam dan menuntut penjelasan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTS.
Skandal Korupsi 8 Embung Pokir DPRD:
Proyek pembangunan 8 embung yang bersumber dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD TTS menjadi sorotan utama. Proyek yang seharusnya menjadi solusi air bagi masyarakat tani ini, hingga kini progres penanganannya dinilai gelap gulita. Masyarakat mempertanyakan kemana aliran dana tersebut bermuara, mengingat fisik proyek yang tidak memberikan manfaat maksimal.
Selain itu Ironi Dana Kapitasi Rp 6 Miliar dinilai
paling menciderai rasa keadilan masyarakat, yakni penanganan Dana Kapitasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP NTT, terdapat kerugian negara yang fantastis mencapai kurang lebih Rp 6 Miliar. Namun, ironisnya, dua tersangka dalam kasus ini justru divonis bebas murni.
“Uang rakyat 6 Miliar raib, tapi tidak ada yang bersalah? Ini lelucon hukum yang menyakitkan hati rakyat!” tegas Dony E. Tanoen, SE, Ketua FPDT sekaligus penanggung jawab aksi.
Dugaan Rasuah di Meja Pingpong:
Laporan FPDT terkait dugaan korupsi pada perhelatan Tenis Meja DPRD CUP II tahun 2025 juga dipertanyakan. Ajang olahraga yang semestinya menjunjung sportivitas justru diduga dikotori oleh praktik penyalahgunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Kehadiran Masyarakat Adat Spaha.
Masyarakat adat Spaha menuntut kejelasan atas laporan dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa Spaha. Terbukti hingga saat itu para oknum aparat desa yang di duga terlibat, belum juga tersentuh hukum.
Rakyat Ultimatum untuk Kajari TTS
Dony E. Tanoen, SE, dalam pernyataan sikapnya memberikan ultimatum keras. Jika Kejari TTS tidak segera berbenah, maka pihaknya akan kembali lagi.
“Kami datang menuntut hak kami. Kami meminta Bapak Kajari keluar dan menjelaskan, mengapa hukum di TTS begitu tajam ke bawah namun tumpul ke atas? Kami butuh transparansi, bukan janji manis atau retorika hukum yang membingungkan,” tegas Dony.
Senada dengan Dony, Arman Tanono, SH, menambahkan bahwa integritas Kejari TTS sedang dipertaruhkan. “Jangan biarkan gedung ini menjadi monumen ketidakadilan. Kami akan terus mengawal kasus-kasus ini hingga tuntas. Jika tidak ada jawaban memuaskan, kami pastikan gelombang massa yang lebih besar akan kembali. ancamnya.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di lokasi, menunggu itikad baik dari pihak Kejaksaan untuk berdialog terbuka. ( CB/tim)Red
