RepublikeXpose. Com =
DOLOKSANGGUL//
Wakil Bupati Humbahas Junita R. Marbun SH M.AP Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan di sejumlah Dinas di lingkungan Pemkab Hub bahas, Selasa, 25 Maret 2025. Antara lain Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial.
Kunjungan ini diterima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staf masing-masing OPD dan membahas hal-hal yang prioritas untuk program pembangunan di Kabupaten Humbahas. Di Diskominfo, Wakil Bupati Humbahas menyampaikan dan membahas bagaimana peningkatan digitalisasi disemua OPD sehingga bisa terintegrasi.
“Kalau sebelumnya kita dengar dengan Work From Home (WFH) saat ini sudah waktunya untuk Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja. Diharapkan Diskominfo menjadi dapur semua digitalisasi OPD sehingga proses pelayanan untuk masyarakat lebih cepat. Dari hasil diskusi juga diperoleh kendala yang dihadapi masing-masing OPD dalam menyikapi ‘Smart City’ yang salah satunya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN di masing-masing OPD. Sudah banyak aplikasi yang sudah launching yang bisa dioperasikan masing-masing OPD tetapi tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, perlu sosialisasi dikemudian hari, ” harap Junita Marbun.
Di Dinkes dan P2KB membahas tentang pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Saat ini ada 1 Rumah Sakit (RSUD) dan 12 Unit UPTD Puskesmas yang tersebar di 10 Kecamatan. Dari 12 UPTD Puskesmas 3 (tiga) Unit sudah bisa Rawat Inap yaitu Puskesmas Pakkat, Puskesmas Parlilitan dan Puskesmas Baktiraja.
Untuk tenaga kesehatan seluruh UPTD Puskesmas sudah memiliki dokter umum dan untuk dokter gigi masih ada yang belum, yaitu Puskesmas Baktiraja, Puskesmas Parlilitan dan Puskesmas Paranginan.
Di Dinas Sosial, kunjungan ini diterima langsung Kadis Sosial, Frans Judika Pasaribu dan staf. Terkait penanganan Progam Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial bisa terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran. Tepat sasaran ini terkait dengan data dan pendataan. Data keluarga PKH ataupun penerima Bantuan Sosial lainnya harus dilaksanakan sesuai juknis dan harus ‘update’, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat, tandas Wabub.
M Sormin./ Red
