RepublikeXpose. Com –
DOLOKSANGGUL //-
Bupati Humbahas Dr Oloan P Nababan, SH , MH membuka cara Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bertempat di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul, Jumat 21 Maret 2025.
Pembinaan dan pengawasan ini dihadiri Wakil Bupati Humbahas Junita Rebeka Marbun SH M.AP, Kajari Humbahas Dr Noordien Kusumanegara SH MH, Dandim 0210/TU Letkol Inf Saiful Rizal S.Hub, Kasat Reskrim Polres Humbahas AKP Bram Candra SH, Hendrik Sitanggang ST M.SP Penyuluh Antikorupsi Muda Tersertifikasi LSP KPK termasuk Kasi Intel Kejari Humbahas Van Barata Semenguk SH. Hadir juga Sekda Chiristison R. Marbun, pimpinan OPD, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dr Oloan P Nababan mengatakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa sangat penting. Ini sebagai komitmen bersama untuk memberantas korupsi. “Mari kita manfaatkan momen ini untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga kedepan kita terhindar dari masalah dan tidak terjerat hukum, ” harap Oloan P Nababan.
Dr Noordien Kusumanegara sangat mengharapkan benar-benar mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan punya komitmen dalam memberantas korupsi dengan mengutamakan pencegahan atau prefentif.
Dijelaskan lagi, Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan satu program aplikasi dengan nama Jaksa Garda Desa atau ‘Jaga Desa’. Inovasi Kejaksaan RI ini dalam upaya pencegahan penyimpangan dana desa.
Letkol Inf Saiful Rizal dalam paparannya mengenai wawasan kebangsaan mengingatkan agar para Kepala Desa mencintai keluarga, mencintai masyarakatnya, mencintai desanya, mencintai Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian, penggunaan dana desa jika digunakan dengan hati yang tulus dan digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tidak ada yang perlu ditakuti. Pasti terhindar dari masalah ataupun jeratan hukum.
Kasat Reskrim AKP Bram Candra juga menekankan agar Kepala Desa melaksanakan tugasnya dengan baik dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam acara itu ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Bupati dan Kajari dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
M Sormin./Red
