RepublikeXpose – Papua Selatan
Dugaan kecurangan pemilihan umum calon anggota legislatif (pileg) 2024 berujung panjang, pasalnya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan salah satu calon legislatif (caleg) yang ditudingkan dilakukan oleh oknum KPUD Kabupaten MAPPI, Papua Selatan.
Dilansir dari media sosial akun @ceritapapuaselatan1 memposting video amuk massa antara pendukung caleg lainnya dengan aparat kepolisian dengan caption “ah sayang ee,, kab mappi (emot sedih), kam tidak sadar yang duduk tertawa melihat ini (emot bunga mawar) ini mendapatkan 1.258 like dan sudah 59 kali dibagikan oleh para netizen.
Postingan ini menuai berbagai komentar miris netizen, salah satunya dari akun @ristamoiwend “MAPPI mah DRI dulu bgt, kita yg SDH lahir dan besar disana jdi hal kek gini TDK heran lgi. Semoga kedepannya masyarakat dong sadar, dan bisa hidup rukun dan damai. Tuhan Yesus berkatilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.”
Akun @mariomario2290 “MAPPI knpa kek lagi”. Bahkan akun @katarinaketty53 berkomentar “sudah dri dulu seperti itu kami hanya bisa berkurung diri dalam rumah dan menyaksikan”.
Berbeda dengan akun @infopapuaselatan_ips postingannya terkait situasi chaos terkait rapat pleno yang digelar KPUD Kabupaten MAPPI, kini sudah tidak bisa dibuka alias menghilang dari beranda.
Sementara itu, dari hasil pantauan di media sosial FB akun @AdryBessie yang menayangkan flyer di grup FB FLOBAMORATA TABONGKAR terkait seruan aksi massa yang dilayangkan ke KPUD Kabupaten MAPPI terkait dugaan kecurangan pemilu pada 10 Maret 2024 dengan menurunkan 1.000 massa aksi.
Situasi ini sudah barang tentu memicu keresahan dan ketakutan masyarakat. Untuk menyudahi perselisihan antara parpol dengan penyelenggara pemilu yang melibatkan para pendukungnya, koalisi masyarakat, pemuda dan mahasiswa lintas perguruan tinggi di Kabupaten MAPPI berencana menggelar aksi solidaritas demokrasi yang salah satu tuntutan adalah mendesak Ketua KPUD Kabupaten MAPPI Yati Enoch diganti dan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk menyelamatkan demokrasi dan terwujudnya pemilu damai.
Melihat situasi yang tidak kondusif seperti ini, semua pihak harus menahan diri dan menjaga kondusifitas pesta demokrasi di Kabupaten MAPPI. Begitu juga dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan harus mengambil langkah-langkah pencegahan agar situasi seperti ini tidak menimbulkan hal – hal yang merugikan masyarakat dan menciderai demokrasi.
Berdasarkan hal tersebut maka, KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan, serta KPU RI dan Bawaslu RI dengan ceoat diharapkan turun tangan menyikapi hal ini, sehingga tercipta kembali situasi kondusif ditengah masyarakat, serta netralitas penyelenggara pemilu untuk wujudkan pemilu damai, jujur dan adil bisa terealisasi di Kabupaten MAPPI, Papua Selatan.
Sumber : Lutfi Nasution
Aktivis 98 Pemerhati Media Sosial dan Demokrasi
(Red).
