RepublikeXpose – Jakarta
Ratusan perwakilan pengurus apartemant se DKI Jakarta mendatangi kantor Gubenur DKI Jakarta untuk meminta keadilan dan kepastian hukum. Dimana terjadinya para pengembang yang merugikan para pemilik / penghuni apartemant yang bersikaf semena mena bekerjasama dengan developer.
Nurkiyah Tambunan salah satu penghuni apartemant Thamrin City yang ada di wilayah Jakarta Pusat, kepada para awak media mengatakan agar sekiranya Pj gubernur DKI Jakarta Heru budi hartono supaya melaksanakan apa yang dituangkan dalam SK gubernur itu sendiri.
“Jangan melenceng kesana kemari yang bikin suasana kacau. Harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, jangan berpihak kepada developer dan para boneka boneka developer yang bekerjasama dengan pengembang yg merugikan para pemilik dan penghuni,” Ucal Nurkiyah Tambunan.
Ketua kordinator aksi dan penanggung jawab perjuangan forum P3SRS nasional dalam sambutannya menyampaikan kami semua yang hadir pada hari ini meminta plt Gubenur DKI Jakarta Heru budi hartono agar menindaklajuti permasalahan yang ada dan perihal perihal aduan yg sudah kami sampaikan.
“Segeralah melakukan tindakan tegas dengan membongkar sampai akar rumput siapa saja oknum ASN yang terlibat di dalamnya,” Ucap Haris Nasution, S.H. ketua kordinator aksi Forum P3SRS nasional.
Masih ditempat yang sama, Haris nasution menambahkan, Saat ini para pemilik dan para penghuni yang selama ini merasa ditindas dan diperalat oleh para oknum oknum ASN.
“Kami harapkan segera kiranya pemrov DKI Jakarta dibawah pimpinan Heru budi hartono melakukan Audit keuangan, mencari siapa saja oknum oknum yang bertanggung jawab selama ini, mereka yang diduga telah menerima gratifikasi. Dan ada juga yang melakukan pembukaan rekening atas nama pribadi. Ada apa ini ? Ada siapa dibelakang kejadian ini ?” Ucap Haris.
Adapun perwakilan dari apartemant Basura City, Ratna Anita Lubis yang juga sebagai ketua PWBC (Perkumpulan Warga Bassura City) yang beralamat di kampung Melayu Jakarta Timur, ketika ditemui rekan rekan media menyampaikan bahwa dari awal sudah memperhatikan adanya pembentukan P3RS.
“Dari awal proses pembentukan itu semua sudah tidak benar. Karena yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan adalah warga pemilik/penghuni rusun/apartemant itu sendiri. Akan tetapi semua diambil alih oleh pengelola atau pengembang yg dibentuk secara tertutup dan terselubung. Adapun yang mengetahui terutama warga warga binaan dia. dan sebagian besar tidak mengetahui sama sekali. Ini sangat kacau sekali,” Ucap Ratna Anita Lubis.
Ratna juga menambahkan dudah pernah ke kantor DPRD DKI Jakarta, dan bertemu dengan anggota DPRD DKI Jskarta Inggard Joshua, tanggal 11 September 2023.
“Kami juga sudah di arahkan dan direkomendasikan, akan kita ulang/dievaluasi kembali pemilihan yang ada. Fungsi DPRKP adalah untuk mengawasi pembentukan P3SRS, pengelola hanya memfasilitasi warga, dan pemiliklah yang mempunyai hak untuk pesta demokrasi. Sebagai penghargaan sebagai pemilik suara,” Ucap Ratna Anita Lubis yang mewakili apartemant Bassura City.
Kami juga sudah berjumpa dengan Walikota Jakarta Timur dan kami juga difasilitasi untuk pertemuan sebagai tindak lanjut dari pertemuan di gedung DPRD DKI Jakarta. Tanggal 11 September 2023 kemarin yang dihadiri Walikota Jakarta Timur, dinas DPRKP, Lurah Cipinang Besar Selatan, Camat Jatinegara, dan para pengembang yang didampingi para pengacaranya. Serta para staff staff pengelola dan GM pengelola BassuraCity sesuai arahan dari DPRD. Tapi kenapa tidak dijalankan sama sekali, padahal hanya tinggal menunggu keputusan plt Gubenur DKI Jakarta dan DPRKP.
Sumber : Sekretariat lintas pers DKI jakarta
(Red).
