Doloksanggul, RepublikeXpose.com
Mall Pelayanan Publik (MPP) diharapkan dapat beroperasi Mei mendatang untuk memperlancar dan meminimalis permasalahan dalam pelayanan publik.
Hal itu dikatakan Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor, SE pada kunjungan kerja tim Ombudsman RI, ke Doloksanggul, Rabu (15/3/2023).
Keterabngan Pers Diskominfo, dihadapan para pimpinan Ombudsman RI perwakilan Sumut Jemsly Hutabarat, Abyadi Siregar, James Panggabean dan Edward Silaban, Bupati Dosmar menjelaskan bahwa keberadaan MPP nanti direncanakan tergabung 24 pelayanan masyarakat.
Selain itu, kata Bupati di bidang kesehatan, Kabupaten Humbahas memiliki 12 Puskesmas dan 1 RSUD. RSUD saat ini sudah memiliki beberapa dokter spesialis dan sarana/ prasarana yang selalu ditingkatkan.
Rumah Sakit sudah memiliki Unit Hemodialisis untuk memaksimalkan pelayanan publik, katanya sambil menambahkan, pelayanan publik merupakan salah satu prioritas Pemkab Humbahas.
Mendampingi Ombudsmen, Dosmar didampingi Sekdakab Humbahas, Tonny Silaban seraya menyebutkan, Pemkab Humbahas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil memberikan pelayanan dengan jemput bola dalam penerbitan KK/ KTP, akta lahir, akta nikah dan lainnya.
“Terutama bidang perizinan sudah melaksanakan pengurusan izin dengan satu pintu dan bisa dilakukan secara online dan off line yang dipandu dan dibantu oleh dinas terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Jemsly Hutabarat berharap, dengan kehadiran Ombudsman di Kabupaten Humbahas bisa menurunkan trend naik dari beberapa mal-administrasi seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan dan lainnya.
Ombudsman akan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, tegasnya. Rombongan Ombudsman selanjutnya meninjau MPP yang sudah dibangun di Doloksanggul.
RE/M Sormin/Red
