Jakarta, RepublikeXpose.com
Berawal ada Rakernas GPM versi Semarang yang dimotori Williem Cs 10 November 2022 dan permohonan pemblokiran AHU membuat DPP GPM hasil kongres X di Bali mengadakan jumpa Pers bertempat di kantor GBN (Gerakan Bhineka Nasional) di Jalan Penjernihan I No 50, Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 8/12/2022.
Heri Satmoko Ketua Umum DPP GPM (Gerakan Pemuda Marhaenisme) yang didampingi Sonny Direktur Dantau GPM, Eko S Ketua Bidang Pendidikan, Tatang S Ketua DPC GPM Jakarta Barat, Maliki Pengurus DPD DKI Jakarta mengatakan bahwa KEMENKUMHAM telah melakukan kesalahan administrasi tentang pemblokiran Akses Perkumpulan Gerakan Pemuda Marhaenis pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tertanggal 20 mei 2022.
Seharusnya Kemenkumham cermat menyikapi surat pemblokiran yang diajukan oleh Williem Tutuarima Cs, sebab apa yang diajukannya (Pemblokiran AHU.UM.01.01-781) tidak mempunyai Legalitas Formal dan dia (williem cs) bahkan sudah mendeklarasikan ormas baru di Semarang yang bernama Pemuda Marhaenis Indonesia.
“Meminta dan memohon agar pemblokiran akses GPM terhadap SABH dibuka kembali dan mengabaikan surat-surat yang mengatasnamakan GPM diluar Kepengurusan yang resmi, ” pinta Heri.
Heri juga menegaskan pada Kemenkumham, apabila tidak dibuka pemblokiran dalam waktu dekat ini, kami akan datang dan meminta klarifikasi terkait pemblokiran, karena ini menyangkut kredibiltas dan keprofesionalan Kemenkumham itu sendiri.
Masih Heri, menurutnya pemblokiran itu harus melewati proses pengadilan, artinya ada proses hukumnya baik di PN maupun PTUN.
“Surat pemblokiran aja tidak diinfokan dan sampai saat sekarang kami belum terima surat apapun baik dari PN maupun PTUN terkait gugatan. Terus apa dasar Kemenkumham memblokir” ujarnya.
Disinilah kurang jeli dan keprofesionalan Kemenkumham, jadi kami menyayangkan bahkan menyesalkan sikap kemenkumham yang memblokir AHU GPM.
Saat yang sama pada konfrensi pers itu, Soni Direktur Dantau (Badan Pemantau) Pemilu GPM mengungkapkan, untuk menjaga keprofesinoalitasan pemilu 2024 yang jujur dan adil maka GPM membentuk Dantau Pemilu GPM untuk saling menjaga agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
“Dantau Pemilu 2024 GPM ikut terlibat langsung dalam hal pengawasan pelaksanaan jalannya Pemilu, baik pemilihan Presiden, DPR/DPRD Tk I dan 2 serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah,” tandas sonny.
Sedangkan Eko S selaku DPP GPM bidang Pendidikan rencananya akan membuat sekolah Formal dan Informal GPM. Ini sangat penting terkait pendidikan yang masih kurang ajaran Bung Karno (Ajaran Marhaenis).
“GPM akan melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah sekolah formal dan pendidikan kader GPM secara Informal dengan mendapatkan sertifikat” tutupnya.
RE/Rbt/Red
